Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup

 

Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup

Mantan  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dituntut seumur hidup.   Tuntutan ini dibacakan jaksa KPK pada Sidang Tipikor yang digelar di Jakarta, Senin (16/6/2014).  “Menjatuhkan pidana kepada Akil Mochtar berupa pidana penjara seumur hidup dan ditambah pidana denda sebesar Rp 10 miliar,” kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan amar tuntutan.

Dalam membacakan tuntutannya Jaksa KPK, Pulung mempertimbangkan hal yang memberatkan. Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan pada saat negara tengah giat-giatnya melaksanakan upaya pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, terdakwa merupakan ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benterng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan runtuhnya lembaga MK sebagai benteng terakhir penegakan hukum.

Sehingga, lanjut Pulung diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga MK. Terdakwa tidak kooperatif dan jujur dalam persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali perbuatannya.

“Bedasarkan uraian kami diatas kami penuntut umum menilai Akil Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah,” ujar Pulung.

Akil didakwa menerima suap terkait pengurusan perkara sengketa pilkada di Lebak, Banten. Kedua, untuk kasus suap terkait pengurusan perkara sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ketiga, untuk kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan sembilan pilkada lainnya di MK.

Sebanyak 15 pilkada tersebut yakni Pilkada Gunung Mas, Pilkada Lebak, Pilkada Kabupaten Buton, Pilkada Empat Lawang, Pilkada Kota Palembang, Pilkada Lampung Selatan, Pilkada Pulau Murotai, Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Pilkada Propinsi Jawa Timur, Pilada Kabupaten Merauke, Pilkada Kabupaten Asmat, Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Pilkada Kota Jayapura, Pilkada kabupaten Nduga, dan Pilkada Provinsi Banten.

Dakwaan menyebut Akil menerima suap sebesar Rp57,780 miliar dan 500 ribu dolar AS. Hadiah atau janji tersebut terkait pengurusan sejumlah sengketa Pilkada semasa Akil menjabat sebagai Ketua MK.

Dakwaan pertama, Akil didakwa bersama-sama dengan Chairun Nisa, Susi Tur Andayani, dan Muhtar Ependy telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menerima hadiah atau janji. (inl/ram)