Akhirnya KBS jadi Lembaga Konservasi

 

Akhirnya KBS jadi Lembaga Konservasi

Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Lembaga Konservasi untuk pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Senin (18/8/2014).

Dengan turunnya SK Lembaga Konservasi ini, pengelolaan KBS kelak harus sesuai dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam.

Kabar tersebut tentu disambut gembira Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Pasalnya, BUMD milik Pemkot Surabaya itu bakal punya kewenangan penuh.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku gembira dengan diperolehnya LK untuk PDTS KBS. Sebelumnya, Pemkot Surabaya terus mendesak Kementerian Kehutanan agar segera memberikan SK Lembaga Konservasi. “Bahkan saya cecar terus, surat pengantar progresnya sampai dimana?” katanya.

Risma juga menuturkan, setelah mendapatkan SK tersebut , hal itu membuat pihaknya dapat mengembangkan KBS semaksimal mungkin. “Termasuk nanti kami akan kaji mengenai investasi Yang pasti tujuannya bukan sepenuhnya mencari keuntungan semata, tapi juga untuk education animals kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurut Risma, karena misi KBS adalah edukasi terhadap masyarakat, nantinya juga akan dipilih jenis investasi yang cocok. “Nanti pasti berpengaruh pada jenis investasinya bagaimana,” bebernya.

Langkah selanjutnya, sambung dia, pihaknya tengah menyiapkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan disahkan agar bisa diserahkan ke DPRD Surabaya, untuk melancarkan program khusus.

“Raperda mengenai RTRW sudah saya terima. Sudah sesuai dengan perda tata ruang Surabaya. Selanjutnya nanti kami persiapkan, tinggal godok nomor perdanya saja. Lalu kami sudah bisa menjalankan program,” ungkapnya.

“Kemarin, kami rapat di Jakarta bersama gubernur. Nanti setelah ini (disahkan), perda dan nomornya akan kami kirim ke provinsi,” jelasnya. (wh)