Agenda Pilkada Serentak di Jatim Terancam

KPU Usulkan Pilkada Serentak Gelombang Pertama 9 Desember
Batas akhir pencairan anggaran pemilihan gubernur, bupati dan wali kota (pilkada) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) adalah hari Senin ini, 18 Mei 2015. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan tersebut belum juga ada kabar cair, maka tidak ada solusi lain selain menunda pelaksanaan pilkada di daerah itu pada 2017 mendatang.

Sebab konsekuensi dari terbengkalainya anggaran, dampak yang jelas di depan mata adalah tertundanya seluruh tahapan Pilkada. Situasi akan makin sulit karena konsekuensinya akan berdampak pada seluruh tahapan. “Kita lihat sampai hari ini, sejauh mana pencairan anggaran pilkada di 11 dari 19 daerah kabupaten-kota se-Jatim, karena tidak mungkin digelar tanpa anggaran. Jika NPHD tak cair, tak ada jalan lain selain menunda pelaksanaan. Sebab, harapan satu-satunya anggaran adalah melalui APBD daerah setempat,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jatim Eko Sasmito.

Menurut dia, tidak ada alternatif lain misalnya dengan mencari dana talangan atau berutang ke pihak lain. “Untuk kepastian (ke-11 daerah peserta Pilkada serentak Desember 2015) itu maka KPU akan melakukan evaluasi menyeluruh menyangkut anggaran tersebut karena masalah anggaran itu sangat krusial,” ujar Eko.

Dari 19 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jatim yang semula rencananya akan menggelar pilkada serentak Desember 2015, tercatat baru delapan daerah yang sudah menyatakan kesiapan dana penyelenggaraannya. Sedangkan 11 daerah lainnya sampai tadi pagi belum melakukan penandatangan NPHD.

Bagi bupati atau wali kota yang belum melakukan penandatangan NPHD, pilkada di daerah tersebut terancam akan dimundurkan dan ikut gelombang pilkada tahun 2017. “Yang sudah ada NPHD dan dananya dilaporkan sudah turun baru delapan daerah, dua di antaranya menyusul. Sedangkan 11 daerah lainnya belum ada kejelasan,” ujar Eko Sasmito lagi.

Menurut dia, kedelapan daerah yang sudah melakukan penandatangan NPHD di antaranya, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban.

Sedangkan 11 daerah yang belum siap mencairkan dana untuk pilkada di antaranya Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Malang.

“Secara prinsip ada laporannya dalam minggu ini itu sudah cukup. Ada yang bupati dan wali kotanya keluar daerah dan belum bisa datang ke Surabaya. Memang, ada yang sudah dipersiapkan di bagian hukum, tetapi ada pula yang masih berdebat di angka. Varian belum NPHD diantaranya seperti itu,” ujar mantan Ketua KPU Kota Surabaya itu.

Menurut rencana, minggu ini akan dilakukan evaluasi dan melaporkan ke KPU pusat untuk disikapi serta sekaligus melakukan pendekatan lagi dengan pemerintah provinsi terkait daerah mana saja yang belum siap, katanya sambil menekankan, bahwa daerah tersebut dikatakan belum siap menggelar pilkada jika belum ada penandatangan NPHD.

“Yang terpenting sudah ada penandantangan NPHD sebagai patokan dan landasan hukumnya,” ujarnya sambil menggarisbawah jika sampai 18 Mei tidak ada penandatangan NPHD, maka daerah tersebut masuk kategori tidak siap menggelar pilkada. (bst)