AEC, Produk China, dan Pahlawan Ekonomi

AEC, Produk China, dan Pahlawan Ekonomi

Yani Naurah, peneliti Enciety Business Consult

Tahun 2015, menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Desember 2015 sudah di depan mata, pemberlakuan Pasar Bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) dinilai sebagai ‘pedang bermata dua’.

Dengan diberikannya kemudahan bertransaksi antarnegara di Asia Tenggara, diyakini dapat menjadi peluang ataupun tantangan bagi perekenonomian masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Paling tidak, tahun 2013, UKM dapat menyumbang 57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

AEC dinilai sebagai peluang yang sangat besar bagi pelaku UKM Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya ke luar negeri. Akan tetapi, AEC juga bisa menjadi beban UKM terasa semakin berat lantaran bisa mematikan UKM itu sendiri jika tak mampu bersaing.

Dyah Winarni Poedjiwati, staf ahli menteri bidang sumber daya industri dan teknologi, membeberkan dalam susunan peringkat daya saing  di negara Asia, Indonesia menempati posisi ke-9. Peringkatnya masih berada di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sehingga untuk menghadapi AEC 2015 perlu dilakukannya beberapa pembenahan, khususnya di bidang industri.

Belajar dari pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada Januari 2010, yang membuat banyak UKM yang kalah bersaing dan terpuruk. Ini karena seperti yang kita ketahui bahwa barang-barang yang berasal dari negeri China memiliki harga yang jauh di bawah rata-rata dengan produk-produk sejenisnya.

Menurut Kementerian Perindustrian, China merupakan negara pemasok barang utama ke Indonesia. Kurun waktu 13 tahun, hubungan dagang Indonesia dengan China mengalami perkembangan sangat pesat. China bahkan melesat menjadi negara pemasok barang impor terbesar ke Indonesia mengalahkan Jepang.

Pada 2000, China berada di posisi ke-5 sebagai negara eksportir ke Indonesia senilai USD 2,02 miliar. Posisinya kemudian melesat ke peringkat pertama pada 2013 senilai USD 29,85 miliar atau rata-rata pertumbuhannya tiap tahun sebesar 30,79 persen.

Posisi China tersebut melampaui Jepang yang sebelumnya menjadi pemasok utama barang impor ke Indonesia. Pada 2000, Jepang menempati posisi pertama senilai USD 5,40 miliar. Namun pada 2013, posisinya turun ke peringkat ke-2 senilai USD 19,28 miliar di bawah China tren kenaikan 26,09 persen disusul  Singapura dengan rata-rata pertumbuhannya 20,95 persen.

Dengan banyaknya gempuran produk dari China tidak bisa di pungkiri bahwa banyak produk tidak berkualitas yang masuk ke dalam negeri dengan harga yang sangat murah. Karena produk yang tidak berkualitas hanya akan menjadi sampah. Bahkan produk yang masuk tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI) pun diloloskan masuk.  Produk ‘sampah’ yang masuk ke dalam negeri bisa menggeser produk buatan dalam negeri.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, diharapkan perannya untuk menyaring secara ketat bermacam produk impor. Dengan penerapan peraturan bahwa barang yang masuk ke Indonesia harus memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI). Hal itu, diperlukan agar barang yang masuk ke Indonesia benar-benar berkualitas. Jika tidak, barang-barang dengan kualitas rendah dengan harga murah bisa masuk seenaknya, dan itu merusak pangsa pasar domestik.

Di samping itu, pemerintah harus lebih mementingkan perkembangan ekonomi Indonesia dengan cara menghapuskan unsur-unsur ekonomi biaya tinggi, pungutan liar, suku bunga tinggi, serta birokrasi yang berbelit-belit.

Untuk melindungi pelaku UKM, pemerintah juga harus mengupayakan biaya produksi UKM yang murah, lebih menggalakkan penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di setiap kota-kota di Indonesia. Ini agar UKM tidak terpuruk.

Pemerintah Kota Surabaya telah jauh-jauh hari telah mempersiapkan warganya untuk siap menghadapi AEC. Salah satunya dengan memfasilitasi para pelaku UKM dalam suatu wadah yang dinamakan dengan Pahlawan Ekonomi (PE).

Menurut enciety Data Research (eDR), sejak awal berdirinya tahun 2010, PE beranggotakan 89 kelompok usaha kecil yang digawangi oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan setelah lima tahun berjalan, tahun 2014, anggotanya naik hampir 9 kali lipat menjadi 792 kelompok usaha kecil dan menengah.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan akses pelatihan di tiap-tiap kecamatan, sekaligus pemasaran produk UKM. Usaha kecil menengah ini terdiri atas Creative Industry, Home Industry, dan Culinary Business yang sebagian besar adalah produk Unggulan Kota Surabaya. Dengan produk unggulan yang berkualitas ini di harapkan mampu bersaing dengan produk-produk impor yang sebentar lagi akan menyerbu Indonesia.(wh)