ADB Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 5 Persen

Pertumbuhan Ekonomi Global Berdampak Positif pada Domestik

Asian Developement Bank (ADB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 dari rata-rata 5,5 persen menjadi 5 persen, dengan kisaran 4,8-5,2 persen. Pasalnya, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi belum terserap siginifikan.

Deputy Country Director ADB Indonesia Edimon Ginting menjelaskan, adanya revisi pertumbuhan ekonomi karena dipengaruhi oleh keterlambatan penyerapan anggaran dan pendapatan pajak yang rendah, tertundanya dampak positif dari reformasi ekonomi, dan pemulihan ekspor yang tertunda akibat menurunnya harga komoditas.

“Masalah saat ini adalah slow down karena konsumsi melemah, inflasi naik, ada transisi premium ke growth. Harga komoditas  yang masih rendah. Sementara anggaran pemerintah yang dibelanjakan itu baru 12% sampai pertengahan tahun dan maksimal sampai akhir tahun capai 85 persen. Ini akan menyumbang 1,8 persen dari PDB,” jelas Edimon dalam Paparan Tengah Tahun ADB di kantor ADB, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Meskipun didukung belanja pemerintah dan net ekspor yang kian pulih, belanja modal (capital spending) pemerintah aktual diprediksi hanya mencapai 85 persen dari target, sekitar 88 persen akan dibelanjakan pada semester II-2015 atau naik sebesar 94 persen dari realisasi periode yang sama 2014. Sedangkan, kontribusi net eskpor terhadap pertumbuhan membaik dari negatif pada 2014 menjadi positif tahun ini, didukung oleh menurunnya impor akibat depresiasi rupiah.

Lebih lanjut, Edimon menjelaskan, pertumbuhan ekonomi bisa mengarah pada batas atas 5,2 persen pada 2015 apabila pengeluaran pemerintah bisa terserap minimal 85 persen. Selain itu, adanya perbaikan harga minyak yang sudah mulai naik, tetapi yang masih harus diwaspadai adalah risiko global yang mengkhawatirkan kinerja ekspor.

Di sisi lain, apabila penerimaan pajak sampai akhir tahun jauh di bawah target akan menyebabkan ekonomi tumbuh pada batas bawah proyeksi ADB sebesar 4,8 persen. Kemudian, risiko pelemahan konsumsi akan lebih besar dari yang diperkirakan. Untuk itu, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menguatkan konsumsi masyarakat. (bst)