Acara Wall’s Day Ilegal, Pemkot Surabaya Kecolongan

 

Acara Wall’s Day Ilegal, Pemot Surabaya Kecolongan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebut acara bagi-bagi es krim gratis oleh Wall’s tersebut tak berizin. Risma telah memastikan itu dari serangkaian laporan dinas terkait, antara lain Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), hingga Polrestabes Surabaya.

“Dishub nuduh LH keluarkan izin. DKP juga tidak ketika saya konfimasi, ya ilegal ini karena tidak ada izin,” ujar Risma pada wartawan, Minggu (11/5/2014). Selain tak berizin, penyelenggara tidak mengadakan koordinasi.

Risma mengakui Pemerintah Kota Surabaya, kecolongan. Ia mengungkapkan, semula panitia ingin mengadakan kegiatan di dalam Taman Bungkul, namun pihaknya menolak. “Mereka mintanya Bungkul tidak mau. Coba kalau di (dalam) Bungkul, tambah hancur semua,” imbuhnya dengan nada emosi.

Menurut Risma, panitia menyalahi fungsi Car Free Day yang memang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Risma mengatakan, selama ini pihaknya mengizinkan kegiatan yang digelar secara publik apabila hanya mengambil massa yang Hari Bebas Kendaraan tersebut.

“Kan kalau mau mendatangkan orang biasanya mereka ambil massa dari Car Free Day. Tapi dia juga mengundang orang, jadi dia (panitia, red) tambah orang,” ungkapnya kesal.

Risma menuding pihak panitia teledor, sehingga tidak memperhitungkan dampak yang bisa ditimbulkan akibat bagi-bagi 10 ribu es krim tersebut. “Sekarang anak kecil siapa yang nggak suka es krim? Panitia kan nggak mikir risikonya kayak gini,” ujarnya kecewa.

Sebaliknya, risiko-risiko tersebut bisa terhindarkan bila panitia menjalin kordinasi. “Wong acara Tahun Baru kita gunakan di sini tidak ada yang rusak, karena ada koordinasi. Sekarang kayak gini, Ya Allah kok iso koyok ngene,” keluh Risma.

Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Chalid Buchari mengakui, jika panitia pembagian es krim sudah menyampaikan izin penyelenggaraan, namun belum diberikan izin.

“Suratnya memang sudah masuk ke kami, tapi belum kami berikan izin karena harus ada rekomendasi dari bu Wali,” ujarnya singkat. (wh)