AAUI Minta Pemerintah Percepat Pelaksanaan Asuransi Mikro

AAUI Minta Pemerintah Percepat Pelaksanaan Asuransi Mikro

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Jawa Timur meminta agar pemerintah segera melaksanakan asuransi mikro di pedesaan. AAUI Jatim memandang potensi dana kelola dari asuransi mikro ini tidak terlalu besar, tetapi bisa membantu literasi keuangan di daerah.

Ketua AAUI Jatim Didik Mulyono, kepada wartawan mengatakan, penerapan asuransi didaerah fokus untuk penanganan bencana alam seperti tsunami dan gunung meletus. Dua asuransi bencana alam ini cukup tinggi di disejumlah daerah di Indonesia yang rawan bencana alam.

“Kalau dari sisi bisnis, memang tidak terlalu besar dana yang bisa kita kelola. Tetapi sasaran kita dalah literasi keuangan di daerah,” tegasnya saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2015).

Ditambahkan Didik, pengetahuan literasi keuangan tentang asuransi di Indoneisa masih sangat rendah bila dibanding perbankan.

Asuransi mikro di pedesaan ini memiliki empat produk yang meliputi asuransi warisanku, rumahku, dan produk dua bencana alam yang meliputi tsunami dan gunung meletus. Empat produk ini merupakan terobosan baru lantaran linear dengan potensi yang kerap timbul di pedesaan. Selain itu risiko yang ditimbulkan cukup besar dari dampak bencana alam ini.

AAUI menegaskan pelaksanaan asuransi mikro di pedesaan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan asuransi. “Harus ada beberapa perusahaan, karena ini sesuai dengan anjuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan asuransi mikro,” jelasnya.

OJK telah menganjurkan pelaksanaan asuransi mikro ini disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pedesaan. Seperti penyetoran polis asuransi maksimal tidak boleh lebih dari Rp50.000 pertahun. Dari angka tersebut dana yang bisa dikelola pertahun maksimal mencapai Rp50 miliar.

Angka tersebut relatif kecil bila dibanding potensi dana kelola asuransi di Jatim yang mencapai rata-rata Rp800 miliar pertahun. Sebetulnya bukan hanya dana kelola yang kita kebut, tetapi literasi keuangan di daerah. Kebetulan Jatim ditunjuk sebagai pilot project,” pungkasnya. (wh)