60 Persen Tenaga Kerja Pariwisata di Jatim Belum Sertifikasi

60 Persen Tenaga Kerja Pariwisata di Jatim Belum Sertifikasi
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) M. Sholeh.

Jelang pemberlakuan perjanjian Asean Economy Community atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, hanya 400.000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang sudah bersertifikasi. Sisanya, 600.000 tenaga kerja masih belum memiliki sertifikasi profesi atau keahlian. Padahal pemberlakuan MEA sudah diambang pintu dan tinggal menghitung waktu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) M. Sholeh mengatakan, sebenarnya keharusan memiliki sertifikasi kompetensi di sektor pariwisata sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Namun, hingga kini, masih banyak tenaga kerja belum mengantonginya. Dari sekitar satu juta tenaga kerja sektor pariwisata di seluruh Jatim, hanya 40 persen yang telah mengantongi sertifitasi keterampilan atau kompetensi. 

“Ini sebenarnya yang kami khawatirkan, karena pada tahun 2015 akan ada serbuan luar biasa dari tenaga kerja asing yang berupaya mendapatkan pekerjaan di sini. Pastinya saat itu mereka dituntut untuk bisa bersaing, ujar Sholeh di Surabaya, Senin (8/9/2014)

Menurutnya, masih banyaknya tenaga kerja sektor pariwisata yang belum bersertifikasi karena kesadaran tenaga kerja untuk mendapatkannya masih minim. Padahal selama ini pemerintah bersama pengusaha selalu mendorong untuk melaksanakannya. Tiap tahun, bersama Dinas Tenaga Kerja Jatim dan Dinas Pariwisata Jatim, PHRI telah menfasilitasi ribuan pekerja pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi.

“Pada tahun 2013, kami membantu sekitar 1.500 tenaga kerja pariwisata untuk mendapatkan sertifikat. Di tahun ini, kami menargetkan bisa membantu sekitar 2.000 hingga 2.500 tenaga kerja. Tetapi yang melakukan sertifikasi secara mandiri sejauh ini memang sangat jarang, bahkan tidak ada,” ujarnya

Untuk itu, PHRI bersama dinas terkait selalu melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi kompetensi kepada seluruh SDM pariwisata di Jatim. Selain itu, dalam peraturan daerah juga telah ditetapkan bahwa salah satu persyaratan hotel yang mengajukan izin beroperasi adalah 50 persen tenaga kerjanya sudah bersertifikasi.

“Karena sebenarnya kewajiban untuk melakukan uji kompetensi atau sertifikasi tenaga kerja adalah kewajiban dari karyawan itu sendiri. Ibadat naik motor, maka pengendara harus memiliki Surat Ijin Mengemudi,” pungkasnya. (wh)