6 Ribu Ponpes Jatim Berpotensi Kembangkan Ekonomi Syariah

 

6 Ribu Ponpes Jatim Berpotensi Kembangkan Ekonomi Syariah

Banyaknya pondok pesantren yang ada di Jawa Timur berpotensi mampu mengembangkan ekonomi syariah mandiri. Hal ini tercermin dari sektor sosial Islam di Jawa Timur sendiri terdapat potensi zakat yang terkumpul sekitar Rp 15,5 triliun dari total Rp 217 secara nasional.

Angka tersebut berdasarkan hasil survey ekonomi nasional tahun 2009, yang diambil dari 10.173.400 rumah tangga. Sebab pengembangan keuangan syariah sendiri mencomot dari sistem zakat yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan, program ini akan mendorong edukasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan santri. “Di Jatim terdapat 23 cabang bank umum syariah, 31 bank pembiayaan syariah, koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi syriah.  Secara demografi Jatim layak menjadi pilot project ekonomi syariah,” urai Soekarwo.

Dijumpai selepas penandatanganan notakesepahaman Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren di kanwil IV Bank Indonesia Surabaya, Rabu (5/11/2014), Soekarwo menyebut jumlah bank dan lembaga keuangan tersebut sudah mewakili sekitar 36,7 penduduk Jatim yang memeluk agama Islam dari total 38 juta juta jiwa.

Menurutnya, kekuatan ekonomi syariah yang ada di Jatim ini mampu menampung kebutuhan masyarakat yang mayoritas muslim. Terlebih saat ini di Jatim memiliki sekitar 6.000 ponpes yang membutuhkan sentuhan ekonomi non konvensional. Sebab ponpes kedepannya tak hanya menjadi lembaga yang berkecimpung dalam pendidkan spiritual, tetapi bisa menjadi kekuatan ekonomi baru.

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan otoritas kini sedang mencari dasar untuk mengembangkan industri keuangan syariah yang baik. Dia menilai masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keuangan syariah.

“Kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata masih menjadi persoalan,” katanya. Muliaman mengungkapkan akses keuangan akan menjadi lebih baik dan benar, jika diperkenalkan produk secara detail.

Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu pengembangan jaringan pengamanan sosial syariah agar akses keuangan yang ingin dibuka bisa semakin luas.Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang antara Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan, tingkat inklusifitas keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil survey neraca rumah tangga BI pada 2012, hanya 48 persen dari total rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank, lembaga keuangan non bank dan non lembaga keuangan. (wh)