Ini Dia 40 Poin RUPTL yang segera Diputuskan Pemerintah

Ini Dia 40 Poin RUPTL yang segera Diputuskan Pemerintah

PT PLN (Persero) akhirnya menyampaikan kepada Pemerintah draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2016 – 2025. Didalam draf tersebut, Tim Teknis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menemukan, dari 57 poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero), ada 17 poin yang sudah ditindaklanjuti dan sisanya 31 poin dalam proses tindak lanjut. Lalu, ada 9 poin belum sama sekali melalui proses tindaklanjut. “Jadi ada 40 poin yang belum selesai ditindaklanjuti,” ungkap Sujatmiko, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Selasa (24/5/2016).

Dia mengimbuhkan, diantara 40 poin yang belum selesai ditindaklanjuti tersebut, terdapat 3 poin yang memerlukan keputusan rapat pembahasan terpadu. Yaitu porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 yang masih kurang dari 25 persen porsi PLN dalam program 35.000 MW (Mega Watt) dan konsistensi perencanaan transmisi 500 kV High Voltage Direct Current/HVDC Jawa – Sumatera. Lalu, PLTU MT Sumsel 9 dan 10, serta PLTU Jambi 2 x 600 MW.

”Sebagai upaya mempercepat penyelesaikan 3 isu penting dalam RUPTL 2016 – 2025 tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk melakukan rapat pembahasan dengan melibatkan seluruh kementerian dan instansi terkait lainnya dalam hal ini juga PT PLN (Persero),” terang dia.

Menurut dia, rapat pembahasan Draf RUPTL 2016 – 2025 tersebut telah dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan dihadiri oleh Anggota Unsur Pemangku Kepentingan DEN, para pejabat dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, BKPM.

“Selain itu, juga hadir Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajaran (Direktur Perencanaan Korporat, Direktur Pengadaan, Direktur Bisnis Regional Sumatera, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat, Direktur Bisnis Regional Jawa Timur dan Bali, Direktur Bisnis Regional Kalimantan, Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusra dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua),” terangnya.

Rapat pembahasan terpadu itu, kata dia telah memutuskan, jika porsi EBT dalam bauran energi pembangkit secara Nasional sudah tertera dalam dokumen kebijakan energi, yaitu EBT sebesar 25 persen pada 2025. “Apabila usaha pemenuhan porsi 25 persen tanpa memasukkan PLTN tidak tercapai maka dapat dipertimbangkan penggantian dengan energi gas atau energi bersih lainnya,” terangnya.

Porsi PLN dalam Program 35.000 MW yang tertuang dalam Draf RUPTL PT PLN (Persero) 2016 – 2025, sebesar 10.233 MW dapat diterima dengan disertai kajian kemampuan keuangan PT PLN (Persero), dengan tetap memprioritaskan pelaksanakan program listrik pedesaan.Peran kedua adalah melakukan pembangunan dan perkuatan jaringan transmisi dan distribusi listrik.

”Selain itu, PLN juga memiliki kewajiban untuk membangun dan memperkuat gardu induk, memastikan pembangunan pembangkit peaker dan memastikan pembangunan pembangkit di daerah remote,” ujar dia.

Selanjutnya dengan telah diputuskannya isu penting dalam dokumen RUPTL 2016 – 2025 tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan memutuskan agar dilakukan perbaikan dokumen RUPTL oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN yang diketuai oleh Direktur Pembinaan Program Ketengalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

“Dokumen draf RUPTL hasil perbaikan tim, selanjutnya akan disahkan oleh Menteri ESDM. Ditargetkan awal Juni 2016, dokumen RUPTL PT PLN Persero 2016 – 2025 disahkan oleh Menteri ESDM, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan segera dapat dilaksanakan, utamanya pelaksanaan Program 35.000 MW,” tandasnya. (wh)