38 Investor Tertarik Kelola Bandara di Indonesia

38 Investor Tertarik Kelola Bandara di Indonesia

Rencana pemerintah menggandeng swasta untuk mengelola bandar udara (bandara) di Indonesia mendapat respon dari kalangan investor. Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan, beberapa perusahaan menyatakan minat terhadap rencana tender pengelolaan bandar udara.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan itu berasal dari dalam dan luar negeri. “Saat kami lakukan market sounding ada 38 perusahaan yang datang, kebanyakan perusahaan dalam negeri,” kata Bambang, Senin (24/3/2014).

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 299 bandar udara. Dari jumlah itu sebanyak 26 bandar udara di kelola PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Sisanya dikelola oleh pemerintah dalam Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) dipersiapkan untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Bambang mengatakan, rencana kerja sama dengan swasta mengelola bandar udara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Mengenai berapa banyak pengelolaan yang akan diserahkan kepada inevstor, dia mengaku belum mengetahuinya.

“Kami juga sedang mempersiapkan langkah-langkah tendernya.” paparnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, pemerintah telah merampungkan revisi daftar negatif investasi (DNI) dan akan diajukan kepada Presiden. Ada lima kelompok revisi. Pertama adalah revisi untuk menjadikan bidang usaha lebih terbuka untuk penanaman modal asing (PMA).

Kemudian, revisi juga dilakukan pada bidang usaha menjadi lebih terbatas kepemilikan sahamnya untuk PMA, harmonisasi penyederhanaan pengaturan kepemilikan saham asing. Juga ketentuan syarat bagi proyek kerja sama pemerintah-swasta (KPS) dan bidang usaha yang disesuaikan dengan UU atau peraturan lainnya.

Untuk proyek KPS bidang perhubungan, pemerintah menetapkan kepemilikan modal asing dalam sektor jasa kebandarudaraan bisa mencapai 49 persen. Kepemilikan saham tersebut berlaku baik proyek yang dalam rangka KPS maupun non-KPS.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan, aturan mengenai kepemilikan asing bandara sebenarnya mempertegas  Undang-Undang Penerbangan. “Ini untuk memberikan kepastian hukum. Jadi, kita memang harus realistis melihat kondisi masing-masing di sektor dan kebutuhan nasional,” katanya. (tmp/bh)