37 Perusahaan Jatim Ajukan Keberatan UMK

37 Perusahaan Jatim Ajukan Keberatan UMK

Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 Jatim masih menyisakan masalah. Ini setelah 37 perusahaan yang beroperasi di Jatim telah mengajukan keberatan untuk memenuhi besaran UMK yang ditetapkan Gubernur pada 20 November 2013 melalui Pergub nomor 78.

Hal itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Hary Soegiri dalam forum diskusi kelompok bertema “Review Kebijakan UMK” di Surabaya, Senin (23/12/2013).

“Ke-37 perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, seperti industri alas kaki, garmen dan makanan minuman,” katanya.

Menurut dia, surat keberatan dari perusahaan itu nantinya ditindaklanjuti untuk kemudian diputuskan apakah keberatan itu diterima atau ditolak.

Dari 37 perusahaan tersebut, ujar Hary, 13 perusahaan berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, kemudian 12 di Kabupaten Sidoarjo, tujuh di Surabaya, dan sisanya tersebar di Probolinggo, Mojokerto, Kediri, dan Gresik.

“Tahun lalu, ada 35 perusahaan yang mengajukan keberatan untuk memenuhi UMK 2013. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 perusahaan yang keberatannya diterima dan sisanya ditolak,” terang Hary.

Ia menambahkan UMK merupakan hak normatif buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tetapi diakui ada sebagian perusahaan yang kesulitan untuk merealisasikan UMK karena berbagai alasan.

Bahkan, beberapa perusahaan berencana merelokasi pabriknya ke daerah lain yang upah buruhnya lebih rendah atau melakukan rasionalisasi atau pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya operasional.

“Kalau UMK tidak dipenuhi, pemilik perusahaan bisa dijatuhi denda atau hukuman penjara,” ujarnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Perundang-Undangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, Atmari, mengatakan kenaikan UMK di wilayah ring satu (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto) dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sekitar 75 persen.

“Khusus untuk wilayah ring satu, penetapan besaran UMK sebelum diajukan kepada gubernur tidak ada kesepakatan dengan Apindo setempat. Padahal, kenaikan UMK yang diajukan sangat tinggi,” ujarnya.

Atmari mengungkapkan ada beberapa upaya yang dilakukan perusahaan untuk menyiasati dampak kenaikan UMK, antara lain rasionalisasi tenaga kerja (PHK), otomatisasi mesin produksi dan relokasi pabrik.

Kata dia, Apindo tidak mempersoalkan jika negara mengambil peran dalam sistem pengupahan pekerja dan setuju dengan revisi pasal-pasal dalam regulasi penetapan UMK, khususnya pasal yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerja secara normatif dengan kemampuan pemodal.(ant/wh)