2018, MUI Targetkan 85 Persen Produk Tersertifikasi Halal

2018, MUI Targetkan 85 Persen Produk Tersertifikasi Halal
Ketua Pusat MUI Dr KH Ma’ruf Amin (kanan) didampingi Dr Fredy Kurniawan (tengah) melihat cara kerja alat QCM pendeteksi halal-haram.

Kajian tentang kehalalan yang berlaku di Indonesia dikupas dalam seminar yang sekaligus menandai diresmikannya Pusat Kajian Halal ITS di Auditorium Pascasarjana ITS, Kamis (24/3/2016).

Tiga narasumber yang sangat kompeten pun dihadirkan, yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr KH Ma’ruf Amin, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Prof Dr H M Roem Rowi MA, dan Kasubdit Produk Halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Hj Siti Aminah SAg MpdI.   Ma’ruf mengungkapkan bahwa keharaman suatu produk bisa jadi karena mengandung unsur haram sejak awal ataupun haram karena cara mengolahnya.

“Babi memang mutlak haram, sudah tertulis jelas di Alquran. Namun, sapi sebagai hewan yang halal juga bisa menjadi haram apabila asal-asalan cara menyembelihnya,” ungkapnya memulai topik.

Hal inilah, menurut Ma’ruf, yang membuat proses sertifikasi menjadi sesuatu yang penting. Ma’ruf menyebutkan bahwa gagasan untuk mendirikan lembaga sertifikasi halal telah menyerebak sejak 30 tahun yang lalu. “Kehawatiran masyarakat berujung pada kegelisahan yang tinggi hingga boikot suatu produk. Isu yang paling panas saat itu salah satunya adalah campuran minyak babi pada makanan tertentu,” terang Ma’ruf.

Isu semacam itu memang sangat mempengaruhi sepak terjang suatu produk di pasaran. Ia mencontohkan adanya kasus nyata dengan Ajinomoto yang pernah terjadi. Mereka sampai harus menarik ribuan produknya gara-gara MUI mencabut sertifikasi halalnya.

“Hal ini karena mereka mengubah komposisi produknya, dengan bahan yang terindikasi haram. Padahal komposisi yang sebelumnya sudah dinyatakan halal oleh MUI,” ungkap lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini.

Pria 73 tahun ini juga sempat membahas tentang ranah kerja dari MUI sebagai bahasa pengantar. MUI terdiri atas dua komponen utama, yaitu lembaga audit dan lembaga fatwa. Lembaga audit beranggotakan saintek dan surveyor yang bekerja dalam hal penelitian dan analisa. Sedang lembaga fatwa  terdiri dari para ulama yang menentukan keputusan final tentang halal-haramnya suatu produk.

Sebelum mengajukan sertifikasi ke MUI, suatu produk harus terlebih dulu mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Seperti dibalikkan dari Halallan Toyiban menjadi Toyiban Halallan, artinya bukan halal dulu kemudian baik namun justru baik dulu baru halal, ” candanya.

Alumnus Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini juga menegaskan bahwa standar MUI saat ini telah menjadi standar global, bukan lagi nasional. Banjir permintaan sertifikasi dari luar negeri pun kian ramai berdatangan, yang terkini berasal dari Korea dan China. “Mereka sedang berlomba-lomba untuk mensertifikasi produknya ke MUI,” akunya.

Yang menjadi PR bagi kita bersama, ulas Ma’ruf, adalah bagaimana memberdayakan masyarakat supaya produk dalam negeri kita tidak kalah saing dalam hal sertifikasi kehalalan. Pemerintah Korea dan China saja sampai menggelontorkan dana besar hanya untuk mewujudkan sertifikasi halal ini. “Karena efek pasar terhadap sertifikasi ini memang sangat kuat,” ucapnya.

Sebagai upaya nyata, lanjut Ma’ruf, MUI menargetkan pelayanan sertifikasi gratis untuk usaha kecil dan menengah ke depannya. Bila saat ini sertifikasi halal dilakukan secara sukarela, ke depannya sertifikasi halal ini akan diwajibkan untuk semua produk lokal yang beredar di pasaran Indonesia. “Sekarang ini baru sekitar 15 persen produk  lokal yang telah tersertifikasi,” terangnya.

Dengan kewajiban yang rencananya diterapkan mulai tahun 2018 nanti, MUI menargetkan bisa mencapai 85 persen produk sudah tersertifikasi halal. Bila tidak berlabel halal berarti berlabel haram. Ia menyebutkan bahwa untuk memutuskan halal tidaknya suatu produk, diskusi dengan akademisi sangat mutlak diperlukan.

Sebagai contoh, kata Ma’ruf, bahwa sebagian ulama menyatakan bawah kepiting itu haram. Alasannya karena kepiting hidup di dua alam. Lalu dilakukan diskusi dengan seorang profesor ahli kepiting. “Menurut sang profesor, kepiting tidak dapat dikatakan hidup di dua alam karena keterbatasan hidupnya di darat. Lalu setelah melalui diskusi panjang, kami memutuskan bahwa sebenarnya kepiting itu tidaklah haram.” urai Ma’ruf membeberkan.

“Perguruan tinggi sebagaimana ITS dapat turut andil dalam hal ini. Mulai dari memberikan perhatian terhadap sertifikasi usaha kecil menengah, hingga membantu kami dalam menganalisa kehalalan suatu produk,” ringkasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, ia secara pribadi sangat menyambut baik niatan dari ITS dan perguruan tinggi lainnya untuk turut membantu kinerja MUI dengan mendirikan pusat kajian halal. Sementara itu, Siti Aminah memaparkan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang nantinya berwenang untuk memberikan sertifikasi halal secara resmi di Indonesia.

Sehingga, ke depannya MUI hanya berfungsi untuk memberikan fatwa halal atau haram. Selama ini, MUI yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan juga mengeluarkan fatwa. Sedangkan label atau logo halal dikeluarkan oleh BPOM. “BPJH ini diharapkan sudah bisa didirikan pada tahun 2017 mendatang,” ucap perempuan asal Bima ini. (wh)