2015, Kemensos Anggarkan Kartu Sakti Rp 20,2 T

2015, Kemensos Anggarkan Kartu Sakti Rp 20,2 T
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansah (kiri) saat di Kantor DPD PDIP Jatim untuk menyosialisasikan tiga jenis Kartu Sakti yang dihadiri berbagai LSM dan asosiasi buruh Jatim, Rabu (24/12/2014). avit hidayat/enciety.co

Sebagai dari kelanjutan langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesehjateraan Sosial (PMKS), pemerintah pusat merencanakan peningkatan penerima tiga jenis Kartu Sakti. Kemensos telah menganggarkan sedikitnya Rp 20,295 triliun kepad warga baru penerima Kartu Sakti.

Dijelaskan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansah, tiga jenis Kartu Sakti mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditargetkan dapat menjangkau 96,4 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, pihaknya saat ini menggandeng dinas sosial di seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan update data dan pencocokan data.

“Mulai tahun depan jumlah penerima KIP, KIS, dan KKS akan kami tingkatkan. Termasuk di antaranya ada penyandang PMKS sebanyak 1,7 juta, dan usulan dari Kemenkumhan KIS untuk para nara pidana, dan 8,3 juta sisanya untuk cadangan,” terang Khofifah saat mensosialisasikan tiga jenis Kartu Sakti di Kantor DPD PDIP Jatim bersama berbagai LSM dan asosiasi buruh Jatim, Rabu (23/12/2014).

Khofifah lalu menjelaskan, dari pogram KIP sendiri akan menjangkau sedikitnya 19 juta siswa di seluruh Indonesia sesuai data dari Kemendikbud. Ditambah 2,2 juta siswa yang berada di pondok pesantren yang tak tersentuh pendidikan umum sesuai dari data Kementerian Agama.

Sedangkan untuk program KKS nantinya kata Khofifah, pemerintah telah mengalokasikan 15,8 juta kepala rumah tangga untuk bisa mendapatkan kartu tersebut. Namun kartu simpan keluarga sejahtera ini bisa disimpan dan sewaktu-waktu bisa diambil saat membutuhkan dan terkumpul banyak. “Bedanya kalau BLT (Bantuan Langsung Tunai) dulu itu kan langsung ludes, ini nggak,” ungkapnya.

Sementara itu, setiap warga negara yang telah terdaftar juga berhak mendapatkan KIS yang bisa digunakan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. “Soal kesetaraan sosial ini juga penting. Artinya warga yang membawa kartu KIS itu bukan berobat gratis, jadi nanti tidak ada warga yang disisihkan atau bahkan tidak dilayani secara optimal,” tegasnya.

Kata Khofifah, ketiga kartu tersebut adalah ketahanan sosial yakni dengan adanya saling percaya antarwarga, komunikasi yang santun, serta keeratan sosial. Hal itu menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang ampuh untuk mencegah terjadinya berbagai konflik sosial.

“Ketiga Kartu Sakti itu menguatkan kesetiakawanan sosial dan benteng ketahanan sosial masyarakat. Untuk itu kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program ini,” bebernya. (wh)