191 Pemda Di ultimatum Kemenkeu segera Sampaikan APBD

191 Pemda Di ultimatum Kemenkeu segera Sampaikan APBD

 

Sebanyak 191 pemerintah daerah diingatkan segera menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2014 sebelum pertengahan Maret.

Ke-191 pemerintah daerah tersebut belum menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2014 dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011.

Sesuai ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, bagi daerah yang belum menyampaikan Perda APBD sampai pertengahan Maret tahun berjalan akan dikenakan sanksi berupa penundaan 25 persen dari DAU setiap bulan.

Daerah yang dikenakan surat peringatan keterlambatan penyampaian antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua.

Kemudian, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung serta 152 pemerintah kabupaten dan 25 pemerintah kota.

“Kami ingatkan agar dapat segera mengirimkan Perda APBD tahun 2014 sebelum batas waktu, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi,” demikian Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam surat resminya di Jakarta.

Boediarso lalu menjelaskan , APBD memiliki peran sangat penting dalam stimulasi pertumbuhan perekonomian di daerah. Sehingga, pemerintah sangat  diharapkan pelaksanaan APBD telah dimulai tepat waktu pada awal tahun anggaran.(atr/wh)