15 Kantor OJK Resmi Dibuka

15 Kantor OJK Resmi Dibuka
(dari kiri) Kepala KR 3 OJK, Adi Soesetyantoro, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, dan Kepala BI KPw WIlayah IV, Dwi Pranoto

Sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai Undang-undang Nomor 21/2011 tentang OJK, secara resmi OJK memiliki tugas pengawasan sendiri. Senin (6/1/2014),  secara serentak dilaksanakan peresmian kantor di Surabaya dan 15 kota lainnya seluruh Indonesia.

Sebelumnya, awal tahun 2014, OJK telah membuka 35 kantor yang terdiri dari 6 kantor Regional OJK (KROJK) dan 29 Kantor OJK (KOJK) di daerah. “Acara pembukaan hari ini bertujuan untuk memperkenalkan OJK sebagai lembaga baru. Masyarakat memang belum banyak yang mengetahui,” ujar Ketua Dewan Komisioner, Muliaman Hadad.

Menurutnya, kini pihaknya mengutamakan pembangunan mekanisme pengawasn yang lebih terintegrasi. Karena sebuah kota memiliki industri keuangan yang secara menyeluruh. “Penguatan tersebut berupa pendirian kantor-kantor OJK di daerah. Tentu saja ini menjadi keperluan yang sangat mendesak,” tuturnya.

“Wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” kata Kepala KR 3 OJK, Adie Soesetyantoro pada acara peresmian yang dilaksanakan di Ruang Singosari, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur.

Kepala Regional OJK setingkat dengan pejabat Eselon 1B atau Direktur Eksekutif di Bank Indonesia, sedangkan 6 (enam) Kantor OJK lainnya yaitu di Malang, Kediri, Jember, Denpasar, Mataram, dan Kupang akan dipimpin oleh Kepala OJK setingkat pejabat di bawah Direktur Eksekutif.  Adi Soesetyantoro memimpin 187 pegawai, dan masih akan  bertambah seiring fungsinya yang akan semakin kompleks.

“Nantinya tidak hanya terbatas pada industri perbankan, tapi juga industri keuangan non-bank seperti pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya,” ungkapnya.

Adi lalu memaparkan jumlah bank yang berkantor pusat di wilayah koordinasi KR 3 per Oktober 2013. Jumlahnya meliputi 10 Bank Umum, 2 Unit Usaha Syariah (UUS), 503 BPR, dan 35 BPRS serta 611 KC Bank Umum, 62 KC BUS, 26 KC UUS, 289 KC BPR dan 20 KC BPRS. “Sementara di Wilayah Kerja Jawa Timur sendiri terdapat 6 Bank Umum yang berkantor pusat di Surabaya, 1 Unit Usaha Syariah (UUS), 326 BPR, dan 31 BPRS serta 417 KC Bank Umum,  44 KC BUS, 17 KC UUS, 205 KC BPR, dan 20 KC BPRS,” tukasnya.

Secara keseluruhan, total aset perbankan mencapai Rp 566 triliun atau sebesar 11,26 persen dari total aset perbankan nasional. Jumlah DPK dan kredit masing-masing sebesar Rp 437 triliun dan Rp 398 triliun atau sebesar 13,41 persen dan 11,63 persen dari total DPK dan kredit perbankan nasional.

Besarnya jumlah lembaga keuangan beserta share aset, DPK, dan kredit  terhadap  perbankan nasional, menjadi tantangan tersendiri bagi KR 3 OJK itu. “Luasnya cakupan area pengawasan yang meliputi 4 provinsi cukup menantang bagi kami,” ujar Adi.

Selanjutnya, OJK berkomitmen untuk melanjutkan bentuk-bentuk kerjasama yang telah dijalin dengan baik selama ini dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, serta stakeholders lainnya. “Itu supaya Kantor Regional 3 bisa mendukung tumbuh dan berkembangnya industri keuangan di Jawa Timur. Harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” pungkasnya.(wh)