14 Kepala Daerah Berguru Good Governance ke Surabaya

 

14 Kepala Daerah Berguru Good Governance ke Surabaya

Upaya penerapan good governance di Surabaya ternyata tak hanya diakui oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah lainnya turut kepincut. Beberapa dari daerah-daerah tersebut datang langsung untuk berguru ke Kota Pahlawan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721 tahun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, bersama dengan 14 kepala daerah, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama jaringan lintas perkotaan di Balai Kota Surabaya, Sabtu (31/5/2014).

Ke-14 daerah yang melakukan penandatanganan lintas kerja sama itu antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Medan, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkot Batam, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Depok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Pemkot Kediri, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkot Palu, Pemkot Makassar, dan Pemkab Jayapura. Momen tersebut juga menandai kerja sama Pemkot Surabaya dengan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ITS, dan Kopertis Wilayah VII Jatim.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ketertarikan kepala daerah untuk menggunakan sistem elektronik Pemkot Surabaya seperti e-budgeting, bermula setelah Pemkot Surabaya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan presentasi terkait e-budgeting, beberapa bulan lalu.

“Mereka tertarik bekerja sama. Kenapa kerja sama? Karena kami sudah ISO untuk pengamanan  Teknologi Informasi, jadi harus pakai pakta integritas. Sebab kalau tidak, bisa dibobol karena kami sudah proses sampai pencairan keuangan. Maka dari itu, hari ini kami lakukan penandatanganan beberapa kepala daerah,” jelas dia.

Dijelaskan Wali Kota Tri Rismaharini, kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk Pemkot Surabaya memberikan software baik e-budgeting sampai perizinan. Bahkan, bila beberapa kepala daerah tersebut membutuhkan training, Pemkot Surabaya siap mengirimkan tenaga pelatihan.

“Kita ndak bisa berikan IT nya karena di situlah proteksinya,” ujar Risma.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku tidak keberatan bila sistem elektronik di Pemkot di copy paste kepala daerah lain. Bahkan dengan free alias gratis.

“Ndak apa-apa. Supaya daerah lain juga maju. Kan ndak bisa Surabaya maju sendiri. Mereka akan bisa merasakan terjadi penghematan luar biasa, dan itu bisa mereka gunakan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Kalau kota lain warga nya sejahtera kan ndak ada pengemis atau pekerja datang ke Surabaya,” papar Risma.

Walikota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, selama ini, pihaknya sudah banyak belajar dari Surabaya. Beberapa program elektronik Pemkot Surabaya disebutnya telah diadopsi di Balikpapan.

“Terakhir e-budgeting ini. Dengan e-budgeting kita bisa kontrol. Benar apa kata Bu Risma bahwa dengan ini kita bisa melakukan efisiensi. Kita bisa manfaatkan dana untuk kepentingan lebih besar. Selama ini kan banyak yang ndak bisa dikontrol,” tegas Rizal.

Dikatakan Rizal, pihaknya sudah lama meminta kerja sama dengan Pemkot Surabaya. Karena nya, pihaknya sangat berterima kasih kepada Walikota Surabaya yang telah membuka pintu untuk bekerja sama. Menurutnya, jika membuat sistem elektronik sendiri akan perlu tenaga dan biaya sendiri, serta sistem sendiri.

“Surabaya ternyata bisa mempelopori. Kita banyak belajar dari Surabaya. Dari kementrian ndak dapat, dari Surabaya malah dapat. Pokoknya kita datang,” jelas Rizal. (wh)