10,3 juta Rakyat Miskin Terancam Tak Terima Jaminan Kesehatan

10,3 juta Rakyat Miskin Terancam Tak Terima Jaminan KesehatanPT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun depan. Namun, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mencium pelanggaran implementasi BPJS tersebut.

Sekretaris KAJS Said Iqbal mengatakan, Pemerintah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24/2011 tentang BPJS dengan melakukan pentahapan kepesertaan jaminan kesehatan, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

“Kami serius mengenai implementasi BPJS ini. Ada beberapa poin yang kami cermati. Yang pertama, telah terjadi pelanggaran konstitusi program kesehatan,” ucap Said pada acara “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat 1 Januari 2013 Terancam Gagal, Bagaimana Sikap Rakyat?” di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Sehingga, menurut Said, dipastikan pada 2014 sebanyak 10, 3 juta rakyat miskin tidak akan menerima jaminan kesehatan. Padahal, berdasarkan data BPS terdapat 96,7 juta orang miskin dan tidak mampu.

“Faktanya, Pemerintah hanya memberikan kuota untuk meng-cover 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI). Ini ada selisihnya 10,3 juta. Pemberitaan kuota ini jelas-jelas telah melanggar konstitusi,” tegas Said.

Said menegaskan, berdasarkan konstitusi, Pemerintah wajib memberi jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali. Jumlah rakyat miskin dan orang tidak mampu yang tidak ter-cover bisa jadi lebih besar. Pasalnya, itu belum termasuk rakyat miskin dan tidak mampu yang sampai saat ini tidak masuk menjadi peserta Jamkesda dan Jamkesmas.

Sementara itu, Presidium KAJS Indra Munaswar mengatakan, pemerintah tidak bisa berdalih dengan lemahnya kemampuan fiskal. Ia menyebut ada ruang fiskal antara Rp360 triliun hingga Rp450 triliun, serta SiLPA tiap tahun berkisar Rp 45 triliun.

“Jika diasumsikan penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung 150 juta, dengan besaran iuran Rp20 ribu per jiwa maka hanya Rp 36 triliun setiap tahun. Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyertakan seluruh rakyat fakir miskin dan orang tidak mampu, sudah termasuk Jamkesda, menjadi peserta jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014,” pungkasnya. (okezone/wh)