100 Kendi untuk Solidaritas Kendeng di UM Surabaya

100 Kendi untuk Solidaritas Kendeng di UM Surabaya

Wakil Rektor 1 UMSurabaya, Dr. A. Aziz Alimul Hidayat dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Dedie A Rachim di UM Surabaya, Selasa (13/12/2016). foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Momentum pendirian Pusat Kajian dan Pengembangan Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (PKP-AK FH UM Surabaya) melakukan refleksi dan solidaritas dengan bentuk simbol 100 kendi untuk solidaritas Kendeng.

Media kendi dipilih sebagai simbol mata air  yang patut dijaga bersama, khususnya Pemerintah agar peruntukannya tidak disalahgunakan untuk kegiatan korupsi.

Dekan FH UM Surabaya M. Hari Wahyudi mengatakan bahwa melalui PKP-AK FH UM Surabaya diharapkan agar dapat sinergis dengan KPK-RI dan entitas kelembagaan anti-korupsi lainnya dalam rangka pemberantasan.

“Kasus-kasus yang marak terjadi di daerah, salah satunya di Jawa Timur perlu dicari solusi bersama, kedepan PKP-AK FH UM Surabaya diharapkan agar mendukung penuh aparat penegak hukum dan pemberantasan korupsi salah satunya dalam sektor sumber daya air dapat diberantas,” kata M Hari Wahyudi, Selasa (13/12/2016).

Acara yang digelar di Gedung G Lantai 6 UM Surabaya dihadiri ratusan mahasiswa di seluruh kota surabaya serta seluruh sivitas akademika di lingkungan UM Surabaya.

Sedangkan Wakil Rektor 1 UMSurabaya, Dr. A. Aziz Alimul Hidayat menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia melalui PKP-AK FH UM Surabaya.

“Kami telah berkomitmen penuh terhadap seluruh sivitas akademika terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya melalui kurikulum anti korupsi, kader-kader anti-korupsi dan sebagainya,” kata Aziz.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Dedie A Rachim mengaku jika selama tahun 2016, pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) 15 kasus dan menyerahkan harta rampasan Rp 480 miliar pada menteri keuangan di hadapan presiden.

“Harta rampasan itu meliputi, tanah dan bangunan, tanah, kendaraan roda dua dan roda empat maupun bentuk harta rampasan lainnya,” kata Dedie A Rachim.

Untuk tahun 2017 dan seterusnya, kata Dedie, KPK berupaya mengerek jumlah kasus yang bisa ditangani tiap tahunnya. Selama ini, dalam setahun KPK menerima sekitar 7.000 pengaduan tengara korupsi dari masyarakat. Dari laporan tersebut, 80-100 laporan saja yang bisa ditindaklanjuti. Penanganan tersebut di luar kasus OTT.

Upaya lain juga ditempuh KPK, yakni dengan membuat langkah teknis melalui pendidikan antikorupsi. Model pendidikan anti korupsi tersebut sudah dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Pendidikan antikorupsi sudah ada yang masuk kurikulum. Ada yang diselipkan ke mata pelajaran PPKN. Untuk kurikulum 2013, juga sudah dimasukan, Cuma kurikulum ini sekarang ada transisi,” ujarnya.

Khusus pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, Dedie menyebut ada 3.000 dosen dari perguruan tinggi di Tanah Air yang membentuk PKP-AK di kampusnya. Tugas PKP-AK bukan sebatas diskusi mengenai korupsi, namun juga mengkaji kebijakan yang dinilai berbau korupsi. (wh)