1 Tahun Jokowi-JK, Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 103 Kapal

Ini Alasan Kenapa Asing Suka Curi Ikan di Wilayah Indonesia

Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berjalan. Hampir 103 kapal ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kendati demikian,  ditegaskan Menteri Susi, penenggelaman kapal yang dilakukan selama ini bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, kewenangan, ataupun pencitraan.

“Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK hampir 103 kapal per hari ini. Saya ingatkan, ini sama sekali bukan untuk menunjukkan kekuasaan, kewenangan, pencitraan, ataupun gagah-gagahan. Bukan itu maksudnya,” ujar Menteri Susi saat konferensi pers penenggelaman tiga kapal illegal fishing di Batam, Selasa (20/10/2015).

Menteri Susi menuturkan, dirinya hanya menjalankan amanat yang diberikan pemerintah. Pemerintah menginginkan agar kedaulatan laut dapat menjadi masa depan bangsa. “Pemerintah inginkan laut jadi masa depan bangsa. Satu kalimat pendek, tapi apa yang kita lakukan sangat banyak sekali. Kalau kita banyak-banyak kalimat akan sulit dicerna dan gampang lupa,” jelas dia.

Menteri Susi mencontohkan, kedaulatan yang dimaksud sebagaimana yang juga tertuang dalam tiga pilar yang dianut oleh kementeriannya, yakni hal pertama adalah sovereignity (kedaulatan), kedua adalah sustainability (keberlanjutan), dan terakhir adalah prosperity (kesejahteraan).

Dia menegaskan, kedaulatan menjadi modal atau hal utama suatu negara agar mampu membangun suatu negara dalam hal apa pun. “Contohnya, lihat saja tiga kunci KKP, kedaulatan jadi nomor satu. Tanpa kedaulatan, kita tidak mungkin bisa membangun apa pun,” terangnya.

Sekadar informasi, hingga kemarin Menteri Susi telah menenggelamkan 95 kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Sementara sisanya, masih melakukan banding dan masih di pengadilan, jadi belum dapat ditenggelamkan.

Dari 2.232 kapal terdiri dari kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia. Dari total tersebut ada 113 kapal yang masuk ke pengadilan, dan 91 unit kapal memiliki kekuatan hukum. Dari 91 tersebut, 46 kapal merupakan hasil tangkapan KKP yang bekerja sama dengan Polri, dan 45 sisanya hasil tangkapan TNI AL. (oke)