YLKI: Skema Penurunan Harga BBM Langgar Hak Konsumen

YLKI: Skema Penurunan Harga BBM Langgar Hak Konsumen
foto:okezone

Pemerintah resmi menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium menjadi Rp 7.600 per liter dan solar menjadi Rp7.250 per liter. Namun, khusus untuk harga BBM premium Pemerintah menerapkan skema baru, yakni wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sudah tidak disubsidi, sedangkan di luar Jamali masih disubsidi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, skema tersebut melanggar hak konsumen untuk mendapatkan harga BBM yang sama. “Itu malah menentang Undang-Undang migas. Pemerintah boleh menetapkan harga keekonomisannya, tapi jangan melepas harga ke mekanisme pasar. Apa lagi berbeda-beda seperti itu,” ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Kamis (1/1/2015).

Menurutnya, Pemerintah berhak menaikturunkan harga BBM, asalkan masih tetap disubsidi. Hal itu karena di semua wilayah di Indonesia terdapat golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM.

Selain itu dia juga menilai dengan skema tersebut maka akan menimbulkan potensi penyelundupan BBM antarpulau. “Selama ini ketika harga BBM kita lebih murah dari negara luar yang ada BBM kita diselundupkan ke sana. Apa lagi antar pulau seperti itu, akan lebih mudah. Siapa yang akan mengawasi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengumumkan harga baru dari BBM bersubsidi. Seperti diketahui, harga BBM Khusus Penugasan RON 88 di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) adalah Rp 7.600 per liter. Sedangkan harga BBM nonsubsidi RON 88 di Jamali juga Rp 7.600 per liter.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, penentuan harga dasar dan harga jual eceran BBM ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM. “Harga BBM untuk Januari 2015 tersebut dihitung berdasarkan indeks dari 25 November-24 Desember. Begitu juga nanti jika akan menentukan harga bulan Februari, dan bulan selanjutnya,” kata Menteri ESDM.

Menteri ESDM menyebut, yang akan mendapat subsidi tetap adalah khusus solar. Besaran subsidinya adalah Rp1.000. Sedangkan untuk BBM jenis premium luar Jamali, tidak diberi subsidi namun ongkos distribusinya ditanggung oleh pemerintah. “Solar masih disubsidi fix Rp 1.000 dengan konsumsi 17 juta kl per tahun,” ujarnya. (oke/ram)

 

Marketing Analysis 2018