Waspadai KPK Gadungan, Gubernur Jatim Kumpulkan Kepala Daerah

Waspadai KPK Gadungan, Gubernur Jatim Kumpulkan Kepala Daerah

Rapat Terbatas dengan Bupati/Wali Kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (4/11/2016).

Gubernur Jatim  Soekarwo mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan yang dilakukan oknum yang mengaku anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modus penipuan KPK Gadungan ini sangat meresahkan karena tidak hanya menyasar Bupati/Wali Kota tapi juga telah sampai ke tingkat kepala desa.

Demikian disampaikannya usai memimpin Rapat Terbatas dengan Bupati/Wali Kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (4/11/2016). Untuk itu, Karwo minta para bupati dan wali kota agar menyosialisasikan kasus “KPK Gadungan” ini kepada jajaran pemerintahannya hingga tingkat desa.

“Sejak UU Desa diberlakukan dan setiap desa dapat dana desa, banyak oknum-oknum mengaku anggota KPK dengan menakut-nakuti terkait kasus korupsi. Nah selama kita benar, justru oknum-oknum ini yang kemudian menghambat kinerja kita. Tak jarang mereka juga minta uang dan ini sangat merugikan,” ujarnya.

Pertemuan ini, lanjutnya, merupakan sosialisasi kepada para bupati/wali kota oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan di daerah.

“Karena Deputi PIPM ini background-nya dari kejaksaan, jadi beliau punya pengetahuan yang lengkap soal korupsi. Ditambah, akhir-akhir ini marak ada jaksa gadungan, polisi gadungan bahkan KPK Gadungan. Sosialisasi ini agar masyarakat paham bahwa KPK tidak ada perjanjian serta memakai atribut lengkap, justru “KPK Gadungan” ini yang mengaku-ngaku. Data yang masuk menyebutkan bahwa kasus ini sudah masuk ke 14 kab/kota di Jatim bahkan sampai ke desa-desa minta uang kepala desa dari dana desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Karwo minta fungsi pengawasan di daerah untuk ditingkatkan lagi baik melalui inspektoratnya atau melalui pengendalian internal.  “Surat dari KPK sudah saya teruskan ke Bupati/Wali Kota untuk kemudian ditindaklanjuti. Kami minta pengawasan dan pencegahan internal ini ditingkatkan,” katanya.