Wali Kota Risma Diundang KPK untuk Paparkan e-Government

Wali Kota Risma Diundang KPK untuk Paparkan e-Government

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 21 Juli nanti. Pemanggilan tersebut berkaitan erat dengan keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem e-Government.

“Tanggal 21 besok saya ke KPK. Disana akan ada kementerian dalam negeri yang meminta saya untuk memapaparkan e-Government langsung kepada ketua KPK dan Kemendagri,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Grand City Convex, Selasa (19/7/2016).

Ia menceritakan, sebelumnya KPK sudah membawa beberapa daerah yang bermasalah untuk dapat belajar hal ini ke Pemkot Surabaya. Nantinya usai pemaparan e-Government oleh Tri Rismaharini, sistem tersebut akan dipraktekan langsung ke berbagai daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

“Gak papa mereka ingin mencontoh keberhasilan Surabaya dalam mewujudkan good governance,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah menghibahkan sistem elektronik e-government kepada KPK. Sistem e-government di Surabaya sendiri dilakukan pada 2002 lalu dan memungkinkan penghematan anggaran dan waktu. Sebelum penerapan, penyusunan anggaran bisa memakan waktu 2-3 bulan. Kini, hanya 2-3 hari.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menyampaikan tentang e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment, hingga e-health yang membuat warga Surabaya tidak perlu antre ketika akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Terbaru, Pemkot memiliki layanan perizinan Surabaya Single Windows (SSW) via aplikasi mobile. Layanan ini membuat warga bisa mengurus perizinan melalui handphone pintar (smart phone) nya. Bahkan, masyarakat bisa mencetak sendiri berkas/dokumen perzinan. (wh)