Turun, Indeks Demokrasi Indonesia

Turun, Indeks Demokrasi IndonesiaPemerintah mengumumkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk 2012 dengan skor 62,63 poin. Dibandingkan pada IDI 2011, tahun ini  mengalami penurunan 2,85 poin, skornya mencapai 65,48 poin.

Hal itu tertuang dalam pemaparan indeks demokrasi Indonesia yang dinahkodai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas serta didukung badan PBB untuk pembangunan (UNDP), di Jakarta, Rabu (11/12/2013)

IDI 2012 masih menyoroti tiga aspek dalam dinamika demokrasi nasional, masing-masing kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Sepanjang 2012, indeks demokrasi Indonesia tercatat khususnya kebebasan sipil mencapai 77,94. Sedangkan indeks demokrasi aspek hak-hak politik sebesar 46,33 dan lembaga demokrasi sebesar 69,28 poin.

Dalam capaian IDI 2012, kebebasan sipil mendapatkan nilai paling tinggi, kemudian diikuti oleh lembaga demokrasi yang mendapatkan point `sedang`, serta aspek hak-hak politik yang masih tergolong rendah.

Angka indeks kebebasan sipil masih jauh di atas kedua aspek lainnya (hak politik dan lembaga demokrasi). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indeks kebebasan sipil alami penurunan sebesar 2,85 point.

Penurunan diyakini sebagai akibat dari masih terdapatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (skor 43,94).  Artinya, kebebasan berpendapat justru menghadapi tantangan lebih besar dari unsur masyarakat, bukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara.

Pada aspek hak-hak politik, maraknya demonstrasi dan unjuk rasa dengan kekerasan (skor 19,12) yang terjadi di berbagai belahan provinsi turut menyumbang rendahnya nilai indeks pada aspek tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengharapkan hasil IDI 2012 dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

Misalnya dengan memberikan prioritas untuk indikator yang indeksnya rendah, dan sebaliknya mempertahankan indikator yang telah mencapai indeks tinggi.

“Sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, IDI memang dirancang untuk senditif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi,” kata Djoko seperti yang disampaikan Sesmenko Polhukam, Langgeng Sulistiyono.

Namun demikian, ditegaskan, IDI bukanlah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah karena komponen yang membentuk indikator, variabel dan aspek IDI tidak hanya mengukur bidang pekerjaan pemerintah, tetapi juga mengukur perilaku demokrasi di masyarakat.

Peran DPRD

Sementara, pada aspek lembaga demokrasi, kurang berperannya DPRD dalam menyusun dan mengajukan Perda inisiatif (skor 16,72) dan rekomendasi kepada eksekutif (skor 7,25) menyumbang capaian yang rendah dibandingkan dengan indikator lain pada aspek kelembagaan demokrasi.

Tahun ini merupakan keempat kalinya pemerintah Indonesia dengan dukungan UNDP mengeluarkan hasil indeks demokrasi. IDI pertama kali diluncurkan pada 2009 dan pemerintah telah berkomitmen untuk mengeluarkan laporan indeks demokrasi hingga 2014.

Pengumuman hasil IDI 2012 ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran laporan IDI 2011.(ant/bh)

Marketing Analysis 2018