Tax Amnesty, Kanwil DPJ Jatim Terima Ribuan SPH

Tax Amnesty, Kanwil DPJ Jatim Terima Ribuan SPH

Account Representative KPP III Madya Surabaya Yosef Yanto, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP III Madya Surabaya Affan Nurul Iman, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I Sofyan Hutajulu, dan Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya, dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (16/9/2016). Foto: arya wiraraja/enciety.co

Masyarakat Indonesia semakin tahu tentang memanfaat, kemudahan dan fasilitas dalam program tax amnesty (pengampunan pajak). Hal tersebut tercermin dari banyaknya penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang diterima Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim I.

Pernyataan tersebut disampaikan Sofyan Hutajulu, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I, dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (16/9/2016).

“Hingga bulan September 2016, kami telah menerima 4.000 SPH dari masyarakat,” katanya dalam acara yang pandu oleh Kresnayana Yahya, Chairperson Enciety Business Consult tersebut.

Dia Sofyan membeberkan, jika saat ini pihaknya telah meningkatkan poin of service. Dalam beberapa hari terakhir, Kanwil DJP Jatim I telah menjadi salah satu tempat penyerahan SPH masyarakat dari seluruh Indonesia.

“Jadi kalajika ada warga Surabaya yang memiliki aset di luar kota atau di luar wilayah Jawa Timur, jangan khawatir, semuanya akan kami layani,” tegas dia.

Sofyan melanjutkan, untuk memperlancar proses pemberlakuan program tax amnesty, pihaknya tetap membuka layanannya pada hari Sabtu dan Minggu, mulai pagi hingga tengah hari.

Menurut dia, dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per – 11/pj/2016 membuat masyarakat lebih mengetahui fungsi dari program tax amnesty. “Masyarakat semakin faham jika program tersebut bukanlah sebuah ancaman bagi kita,” terang dia.

Dia optimistis masyarakat bakal terus melaporkan SPH-nya. Karena program ini sejatinya adalah hak yang dapat mereka gunakan dan tidak.

Ia mengimbuhkan, dengan mengikuti program tax amnesty, sebenarnya masyarakat diajak untuk dapat lebih teratur lagi. Yang harus diperhatikan masyarakat yaitu kepatuhan administrasi. Masyarakat harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai seorang warga negara yang baik.

“Dengan diterapkannya program tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbaiki sistem perekonomian,” jelas Sofyan. (wh)