Surabaya Sosialisasikan Perpres Baru Pengadaan Barang dan Jasa

Surabaya Sosialisasikan Perpres Baru Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Perpres baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di di Graha Sawunggaling, Senin (2/7/2018).foto:humas pemkot Surabaya

Usai ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Nomor 16 tahun 2018, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menekankan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami alur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua harus mengikuti sosialisasi ini sampai selesai supaya paham dan jika tidak tahu jangan malu untuk bertanya karena ke depannya menyangkut proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Surabaya agar ketika pelaksanaan tidak menimbulkan masalah khususnya masalah pidana,” tegas Wali Kota Risma di Graha Sawunggaling, Senin (2/7/2018).

Kabag Administrasi Pembangunan Robben Rico menambahkan, sosialisasi pengadaan barang dan jasa diadakan selama 3 hari (2-4 Juli). Di hari pertama, kata Robben, dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkot Surabaya dan seluruh pejabat pembuat komitmen. Lalu, di hari kedua dan ketiga masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kelompok Kerja Pemilihan (ULP) dan Pengurus Barang.

“Kita bagi supaya peserta dapat mengikuti arahan dengan baik karena kalau terlalu banyak takutnya tidak efektif,” kata Robben di sela-sela acara.

Robben berharap, seusai arahan selama tiga hari, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, Hardi Afriansyah selaku Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah (LKPP) mengatakan, perbedaan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah konsep, struktur lebih ramping serta menyesuaikan dengan daspraktis perkembangan di dunia internasional.

“Konsep Perpres nomor 16 ini lebih simplifikasi norma pengadaan. Artinya, norma-norma yang diatur bersifat umum saja dan tidak mengatur norma-norma teknis atau prosedural. Jadi aturan lebih simpel,” ujarnya.

Marketing Analysis 2018