Surabaya Pilot Project Low Carbon City

Surabaya Pilot Project Low Carbon City

Surabaya terpilih menjadi pilot project Low Carbon City alias Kota Rendah Karbon pertama di Indonesia. Proyek ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang berupa Kerja Sama Bilateral Mengenai Joint Credit Mechanism (JCM atau Mekanisme Perkreditan Bersama) Untuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon. Untuk itu, Surabaya ditarget mampu penurunan emisi gas karbon hingga 140.000 ton/tahun.

Bekerja sama dengan Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, Memorandum of Understanding itu disepakati pada Agustus 2013.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengungkapkan, kerja sama ini penting mengingat jumlah penduduk Surabaya meningkat drastis. “Tapi, bukannya saya ingin sombong, jumlah sampah yang masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) justru menurun. Ini tidak terlepas dari upaya pemkot dan semua pihak selama ini,” tuturnya saat membuka seminar di Hotel Novotel, Senin (10/2/2014).

Risma membuktikan Surabaya layak menjadi pioneer percontohan Low Carbon City pertama tersebut. Kota Pahlawan berhasil meraih penghargaan Adipura Kencana sebanyak 3 kali berturut-turut. Ia juga berbangga hati, sebab sekolah-sekolah Surabaya selalu memperoleh Adhiwiyata terbanyak. “Taman Bungkul juga memperoleh Asian Townscape Awards (ATA),” cetusnya.

Risma menyatakan, perubahan iklim bakal mengancam kondisi pangan dunia. Tak terkecuali Indonesia. Hal itu mendorongnya untuk mengajak semua pihak bekerja keras. Upaya keras mengurangi emisi karbon harus dibarengi dengan sikap konsisten. Sebab, hasilnya tidak untuk jangka pendek. Bisa jadi baru dirasakan 10 tahun mendatang.

“Kalau kita yakin, pasti bisa (mengurangi emisi karbon, Red). Dampaknya akan berpengaruh ke seluruh Indonesia.” Imbuh wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Maka, Risma meminta dukungan perusahaan-perusahaan yang nanti menjadi pilot project low carbon ini. “Jadi biar saja saya cerewet, yang penting dikerjakan. Bapak ibu sudah melihat sendiri, tho, Jakarta kena dampak banjir sampai satu bulan gak selesai-selesai,” tandasnya memberi contoh.

Dalam seminar tersebut, Pemerintah Kota Kitakyushu berbagi temuan yang dihasilkan dari studi kelayakan mengenai tata kota low carbon di Surabaya. Para pakar dari Jepang beserta stakeholder dalam negeri maupun pemerintah. Masing-masing pembicara menyampaikan presentasinya tentang pengelolaan energi, manajemen transportasi, pengelolaan sampah padat dan pengelolaan air limbah.

Direktur Kantor Kerja Sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, Kotaro Kawamata mengungkapkan, Jepang membantu negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik menuju Masyarakat Rendah Karbon dengan teknologi negaranya yang maju.

“Konsep dasar penciptaan Masyarakat Rendah karbon ialah dengan dekarbonisasi prasarana sosial di negara-negara berkembang. Seperti penyediaan air bersih, pembuangan air kotor dan limbah untuk pembangkit listrik,” ujarnya. Pembangunan berskala besar teknologi rendah karbon Jepang yang maju juga dilakukan.

Pendekatan berikutnya ialah menyebarkan teknologi Low Carbon ini di wilayah Asia Pasifik bekerja sama dengan badan-badan bantuan pembangunan termasuk Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB). Selain itu, menetapkan JCM sebagai win-win solution bagi negara-negara berkembang. “Ada kemungkinan pembiayaan sampai separuhnya, jadi bagian dari biaya investasi. Besarnya JPY 1,2 miliar atau sekitar USD 13 juta, berupa konsorsium internasional yang meliputi entitas Jepang,” katanya.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berjanji menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020. Sejalan dengan komitmen ini, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dikembangkan. Tujuannya untuk memandu pemerintah pusat dan daerah dalam membuat rencana mitigasi dan tindakan-tindakan mereka.(wh)