Single Windows Service Surabaya Hemat Anggaran 20 Persen

Single Windows Service Surabaya Hemat Anggaran 20 Persen
INOVATIF : Wali Kota Surabaya saat peluncurana Surabaya Single Windows Service, beberapa waktu lalu.

Pemanfaatan IT melalui saat mengurus perizinan sudah lama dimulai Surabaya. Sebelumnya, melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), pemkot Surabaya berupaya memperbaiki pelayanan dengan pemrosesan izin secara seri.

Kini, Surabaya Single Windows (SSW) memungkinan pemrosesan izin dilakukan secara paralel. Sehingga, tanpa menunggu satu per satu izin kelar. Ditambah lagi, berbagai macam persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan, dilakukan secara online.

Sebagai pelopor, Surabaya lantas menjadi jujugan belajar kota-kota besar lainnya dalam penerapan sistem online ini. “Pemkot Bandung pernah belajar ke sini soal e-budgeting. Terakhir adalah Pemerintah DKI Jakarta,” tutur Kepala DCKTR, Ery Cahyadi.

Ia menjelaskan, semua sistem online tersebut terpadu. Mulai dari e-budgeting, e-payment, hingga e-controlling.

Dari sistem online tersebut, anggaran yang dialokasikan pun menjadi lebih hemat. Ery menyebut angka penghematan antara 20-25 persen. “Hemat, karena selain nggak pakai kertas, prosesnya bisa lebih pendek,” ujarnya. Di samping itu

Direktur Enciety Business Consult, Herman Soepardjono, menambahkan proses online tersebut perlu disosialisasikan. Itu bertujuan agar masyarakat paham dan turut merasakan manfaat IT dalam urusan perizinan yang dilakukannya.

“Sebab, masyarakat sekarang masih menganggap bahwa sistem online itu justru jangan-jangan makin membuka peluang kongkalikong. Karena ada faktor like and dislike­-nya yang nggak diketahui. Tahu-tahu berkasnya nggak segera diproses,” timpalnya.

Menanggapi kegelisahan tersebut, Ery menjelaskan, proses ini akan menguntungkan calon investor. Melalui laman Surabaya Single Windows, ssw.surabaya.go.id, mereka bisa mengawasi langsung proses dan lama pemrosesan secara transparan. Pun, saat mengajukan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maupun KLB (Koefisien Lantai Bangunan).

“Kami mempersilakan tim ahlinya saja yang datang ke kantor, untuk berdiskusi. Mari berargumen sesuai keilmuan. Setelah itu izin bisa keluar setelah kesepakatan bersama,” urai Ery.

Kata dia, itu dilakukan agar tak terjadi praktik suap. Jadi, benar-benar mempertanggungjawabkan berdasarkan keahlian serta kesesuaian dengan RTRW Surabaya.

Ke depan, Ery berharap masyarakat yang telah melek teknologi, mengembangkan SSW tersebut.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jatim, Nur Azzam, mendukung langkah Pemkot Surabaya. Ia mengungkapkan, separuh pengguna internet Indonesia merupakan mobile user.

“Dengan menggandeng komunitas-komunitas, SSW ini bisa disebarluaskan pemanfaatannya. Nanti biar masyarakat sendiri yang proaktif membuatkan aplikasi mobile-nya,” tegasnya.

Pihak pemkot, lanjut Azzam, hanya membantu dari sisi penyediaan datanya. “Jadi nanti biar masyarakat yang kepingin tahu ini proyek mangkrak kerjaannya siapa, deadline-nya kapan, cukup melihat dari smartphone-nya,” pungkasnya.(wh)

Marketing Analysis 2018