Senat 11 PTNBH Tuntut Kejelasan Status Otonomi

Senat 11 PTNBH Tuntut Kejelasan Status Otonomi

Prof Ir Priyo Suprobo di sela Sidang Parpurna Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (30/10/2018). foto:humas its

Sejak berubahnya status 11 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH) yang memiliki otonomi sendiri sejak tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2014, ternyata masih menyisakan pertanyaan seperti apakah otonomi yang dimiliki PTNBH ini.

Hal tersebut dibahas secara lebih mendalam 11 PTNBH pada Sidang Parpurna Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH yang mendaulat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai tuan rumah di Isyana Ballroom, Hotel Bumi Surabaya, Selasa (30/10/2018).

Sidang Paripurna yang digelar selama dua hari sejak 29 Oktober tersebut diikuti oleh Senat Akademik (SA) dari 11 PTNBH yang meliputi ITS, Universitas Airlangga (Unair), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung, (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Univeristas Sumatera Utara (USU), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Hassanudin (Unhas).

Ketua Senat Akademik (SA) ITS sekaligus Ketua MSA PTNBH, Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD mengatakan, kejelasan otonomi untuk PTNBH ini tertuang dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) khusus PTNBH. Untuk itu, pada bulan April lalu, MSA PTNBH telah menugaskan tim khusus untuk mengkaji lebih lanjut perihal RPP PTNBH. “Dalam hal ini, kita (11 PTNBH, red) ingin mempertegas arti otonomi yang diberikan pemerintah ini sejauh apa,” ujar Guru Besar Teknik Sipil ini dalam jumpa pers di tempat yang sama.

Lebih lanjut pria yang kerap disapa Probo tersebut mengungkapkan, dari hasil laporan tim pengkaji RPP PTNBH ini ditemukan banyak dari RPP ini berbenturan dengan Undang-Undang (UU) yang ada. Menurut Tim Khusus pengkaji RPP, hal itu disebabkan karena antar Kementerian yang terlibat dalam mengatur kebijakan otonomi PTNBH ini dirasa belum menjalin komunikasi secara sinergis dalam menentukan nasib otonomi PTNBH tersebut.

Ia berkata, selama ini yang sudah diberikan secara penuh untuk otonomi bagi PTNBH adalah di bidang akademik saja. Namun, untuk bidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan aset masih belum bisa dikatakan seratus persen. Hal tersebut, menurut MSA PTNBH, akan menghambat kinerja dan menimbulkan dilematis bagi PTNBH tersendiri dalam menjalankan perguruan tingginya.

“Untuk pengelolaan anggaran misalkan, kami di PTNBH diwajibkan untuk membuat dua laporan keuangan, satu berdasarkan peraturan negara dan satu lagi untuk akuntan publik. Nah masa sih kerjanya PTNBH hanya disibukkan dengan laporan saja,” ujar pria yang juga sebagai Kepala Laboratorium Beton ITS tersebut.

Marketing Analysis 2018