PP Larangan Ekspor Mineral Diterbitkan

PP Larangan Ekspor Mineral DiterbitkanPemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2014 tentang implementasi larangan ekspor mineral mentah, Sabtu (11/1/2014) malam.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, PP tersebut adalah revisi dari PP Nomor 23/2010 dan menjadi dasar pelaksanaan UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru.

Hatta menjelaskan, beleid yang baru mengandung dua kebijakan pokok pemerintah tentang pengelolaan mineral Indonesia. Pertama, pemerintah konsisten untuk menghentikan ekspor mineral mentah dan kedua, pemerintah mendorong proses pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

“Maka sejak 12 Januari 2014 pukul 00.00 tidak lagi dibenarkan ore atau bahan mentah diekspor, artinya harus dilakukan pengolahan dan pemurnian,” katanya di Puri Cikes, Sabtu (11/1/204). Rapat kabinet terbatas di Cikeas dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhono dan dihadiri Wakil Presiden Boediono, berlangsung dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 1/2014 dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan terkait implementasi larangan ekspor mineral.

Pertama, pemerintah ingin menghindari pemutusan hubungan kerja masif di sektor industri pertambangan. Kedua, pemerintah berupaya agar penghentian ekspor mineral mentah tidak menghambat pembanguna ekonomi daerah.

Ketiga, pemerintah ingin agar perusahaan pertambangan domestik yang telah berusaha melakukan pengolahan mineral tetap bisa beroperasi.

Penerbitan PP  akan disertai oleh penerbitan peraturan teknis berupa Peraturan Menteri ESDM, Permen Keuangan, dan Permen Perdagangan.(bis/bh)

Marketing Analysis 2018