Penguatan UMKM Butuh Program Konkret

Penguatan UMKM Butuh Program Konkret

Ada sejumlah agenda serius bangsa ini yang butuh penangan serius. Salah satunya terkait ekonomi kerakyatan. Hingga kini, penguatan kualitas dan kuantitas di sektor ini masih membutuhkan sentuhan nyata lewat program-program konkret. Salah satu agenda penting yang pantas dilaksanakan adalah memperkuat peran usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Keberadaan UMKM ini dianggap sangat penting, mengingat dari tahun ke tahun, jumlah UMKM terus bertumbuh bak jamur di musim penghujan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga banyak memperlakukan para pelaku UKM sebagai mitra kerja. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemberian akses permodalan, training, benchmarking, networking, marketing strategy, promosi, dukungan peralatan usaha, dan sebagainya. Perusahaan nasional maupun asing juga bergairah ikut mendorong dan membina UMKM-UMKM  di lingkungannya.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah sebagai berikut: usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi yang di gunakan secara turun temurun atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mengalami kenaikan. Tahun 2012, jumlah sebanyak 56.536.592, sedang tahun 2011 jumlahnya sebanyak 55.206.444. Jadi, ada pertambahan 1.328.163 (2,41 persen). Dari jumlah itu, keberadaan UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 107.657.509 orang di tahun 2012, mengalami kenaikan 6.194.473  (5,83 persen) dibanding tahun 2011 sebanyak 101.722.458 orang.

Saat ini, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain yang memiliki jumlah wirausaha lebih tinggi. Negara ASEAN yang memiliki wirausaha tertinggi tersaebut adalah Singapura, disusul Malaysia. Singapura diperkirakan sudah mencapai di atas angka 7 persen, sedang Malaysia diperkirakan 3 persen.

Pertambahan jumlah UMKM tersebut belum dapat dijadikan indikator keberhasilan. Karena belum dapat dilihat seberapa besar ketahanan UMKM menjalankan usahanya. Bisa dibilang, para pelaku UMKM siap menjalankan aktivitas wirausaha, tapi belum berkualitas.

Jangkauan usaha UMKM diyakini masih terbatas, belum mampu menggebrak secara massif. Juga, berapa UMKM yang eksis karena memenuhi program-program unit kerja dan instansi pemerintah. Ini memosisikan UMKM sebagai level organik. Pada gilirannya, tidak banyak kontribusi UMKM dalam menyokong kegiatan ekonomi masyarakat. Apalahi pada 2015 bakal diberlakukan ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Selain itu, butuh keseriusan untuk melakukan monitoring, standardisasi, dan mengontrol kualitas produk-produk UMKM. Karena faktanya, tak sedikit kualitas dan kapasitas produk UMKM tidak memenuhi harapan.(wh)

 

Marketing Analysis 2018