Pemprov Aceh Gandeng ITS Terapkan E-Government

Pemprov Aceh Gandeng ITS Terapkan E-Government

foto: humas its

Usai ditunjuk sebagai Plt Gubernur Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ir Nova Iriansyah MT langsung bergerak cepat untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya. Salah satunya dengan melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (23/7/2018).

Dalam kunjungan penjajakannya tersebut, Nova mengutarakan beberapa poin keinginannya mengenai kerja sama yang akan dijalin dengan ITS nantinya. Beberapa di antaranya, keinginan agar lebih banyak orang Aceh yang dapat berkuliah di ITS. Di Aceh sendiri sudah menyediakan beasiswa baik untuk umum maupun yatim. “Kita bisa bekerja sama merancang beasiswa terutama untuk masyarakat Aceh yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di ITS,”jelas alumnus Arsitektur ITS tersebut.

Selain itu, ia juga membahas mengenai tindak pidana suap dan korupsi yang kini marak terjadi dibeberapa daerah di Indonesia menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah), beberapa waktu lalu. “Pelelangan, perekrutan pegawai, dan sistem perencanaan menjadi wilayah yang rawan kasus tersebut,” ujarnya.

Maka dari itu, ia berharap adanya perangkat atau sistem yang dapat mencegah hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah dengan menerapkan e-Government di Aceh. E-Government dirasa dapat menjadi solusi yang tepat karena permasalahan yang terjadi kini tak lagi hanya mengenai etos kerja, tetapi sudah semakin kompleks.

Menanggapi ketertarikan Plt Gubernur Aceh perihal penerapan e-Government tersebut, Dr Ir Endroyono DEA selaku pakar smart city dan IT dari ITS mengatakan, pihak ITS akan sangat siap memfasilitasi dan membantu Aceh dalam menerapkan teknologi tersebut. “Mengenai e-Government ITS sudah berpengalaman ide, konsep, dan juga phasing out (langkah bertahap, red),” tutur pria yang juga kerap membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menerapkan e-Government di Surabaya ini.

Salah satu tujuan adanya e-Government ini, menurut Endroyono, memang untuk meminimalisasi kejadian yang berujung pada tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan, penerapan aplikasi e-Government sebenarnya lebih untuk memusatkan semua transaksi pada bentuk data riil dan mengurangi transaksi secara langsung oleh manusia.