Pemkot Surabaya Sediakan Rusun Khusus Pekerja

Pemkot Surabaya Sediakan Rusun Khusus Pekerja
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat penandatanganan penetapan UMSK 2014. artika farmita/ enciety.co

Kenaikan upah buruh tiap tahun hampir selalu menimbulkan gejolak. Pun tahun 2014 mendatang. Dunia usaha dihadapkan pada tantangan cukup berat. Karena itu, semua pihak harus menjaga kondusivitas perekonomian Kota Surabaya.

Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat penandatanganan usulan penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Surabaya 2014 di rumah dinas wali kota Surabaya, Jumat (27/12/2013) siang.

Risma memprediksi, 2014 akan menjadi tahun yang cukup berat karena bersamaan dengan pesta demokrasi (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden). Belum lagi rencana kenaikan bahan bakar minyak.

“Kalau kondisi perekonomian kita terganggu, maka produktivitas juga akan terganggu. Karena itu, mari kita jaga stabilitas di kota ini. Teman-teman serikat buruh dan serikat pekerja juga ikut mengamankan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Dwi Purnomo, mengungkapkan penetapan besaran Upah Minimum Kota (UMK) yang akhirnya ditetapkan Rp 2,2 juta, kondisi di Surabaya akan relatif aman dan kondusif. Hal itu berbeda dengan kondisi di Ring I Surabaya seperti di Gresik atau Mojokerto yang masih bergejolak.

Ia menjelaskan, pembahasan UMSK berjalan beriringan dengan pembahasan UMK. Sebagaimana penetapan UMK, penetapan UMSK juga harus dilakukan melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Tahapannya dimulai dengan melakukan survei di 40 perusahaan di berbagai sektor. Survei tersebut dilaksanakan mulai Oktober 2013 hingga berita acara ditandatangani Wali Kota Surabaya pada November.

Sementara besaran UMSK merupakan besaran UMK yang ditetapkan ditambah dengan 5 persen dari jumlah UMK tersebut. “Dari survei yang kami lakukan, ada 78 sektoral. Kita melakukan batasan, ada filter bahwa yang masuk dalam kategori ini adalah perusahaan yang sudah go public atau termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Jadi usaha kecil menengah tidak termasuk,” jelas Dwi Purnomo.

Menurut Dwi, sektor-sektor yang masuk dan terikat penetapan UMK sektoral ini wajib lapor Disnaker Surabaya. Dwi yang juga Kepala Disnaker Kota Surabaya menjamin tidak akan ada gejolak yang menimpa dunia usaha di Kota Pahlawan terkait penetapan UMSK ini. “Sektor itu sudah kita cek. Rata-rata gajinya Rp 2,5 juta,” urai Dwi.

Namun Risma mengingatkan kepada Dewan Pengupahan Surabaya bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Selain menandatangani usulan UMSK Surabaya Tahun 2014, ia juga membahas kesiapan pemberlakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang efektif berlaku mulai Januari 2014 mendatang. Risma menekankan pentingnya transisi dari Jamsostek, Askes, Jamkesmas atau Jamkesmas non kuota ke BPJS.

“Saya minta itu didetailkan dulu, supaya kalau ada peralihan tidak ada masalah. Setidaknya hak yang didapatkan sama. Karena itu, saya harap kita tidak usah menunggu walaupun PP-nya belum ada. Tapi justru kita yang memberi masukan ke pusat,” jelasnya.

Risma juga menyampaikan harapannya agar para pekerja di Kota Surabaya yang belum memiliki tempat tinggal ataupun kesulitan menyewa rumah karena biayanya yang mahal. Alternatifnya, mereka bisa tinggal di rumah susun (rusun) milik Pemkot Surabaya.

“Saya minta data pekerjanya. Seingat saya, ini yang sudah ketiga kalinya saya minta. Rusun Pemkot itu per bulan tarifnya hanya Rp 50 ribu. Jadi setahun cuma Rp 600 ribu,” paparnya.

Dwi mengaku telah mendata pekerja seperti yang diminta Wali Kota berdasarkan Askes. Di antaranya di daerah Margomulyo, Karangpilang, dan SIER (Rungkut) yang merupakan basis daerah pekerja. Dari jumlah yang ada, nantinya akan diverifikasi lagi. “Setelah diverifikasi siapa saja yang memang layak menempati Rusun ini, baru kita akan berikan ke Ibu Wali,” sebutnya.(wh)