Pemkot Surabaya Cabut Tiga Peraturan Daerah

Pemkot Surabaya Cabut Tiga Peraturan Daerah
Tri Rismaharini menghadiri sidang paripurna di DPRD Surabaya, Selasa (23/2/2016). Foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mencabut tiga peraturan daerah (Perda) sekaligus. Ketiga perda itu meliputi perda Kota Surabaya Nomor 13 tahun 2001 tentang retribusi pasar grosir, pertokoan, dan pusat perbelanjaan Pasar Turi.

Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2005 tentang izin perencanaan bangunan gedung. Dan yang terakhir Perda Kota Surabaya Nomor 13 tahun 1999 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.

Pencabutan tiga perda itu disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sidang paripurna di gedung DPRD Surabaya jalan Yos Sudarso, Selasa (23/2/2016). Perda itu saat ini baru diusulkan untuk dicabut. Setelah itu, anggota dewan akan mempertimbangkaan usulan itu.

Menurut Risma, ketiga perda itu dinilai sudah sudah tidak relevan dan bertentangan dengan undang undang nomor 28 tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Beberapa perda dicabut karena beberapa soal aturan. Pasar Turi dan lain sebagainya harus dicabut,” kata Risma usai paripurna.

Untuk kemungkinan Pemkot Surabaya mengambil alih pengelolaan Pasar Turi, pihak Pemkot Surabaya menurut Risma, hingga kini masih tengah mempelajari klausul perjanjian dengan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku investor Pasar Turi.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengaku tengah menyiapkan langkah besar untuk mengatasi kemelut yang berkepanjangan di Pasar Turi. Ditegaskannya, kontrak Pasar Turi meliputi Pemkot Surabaya dengan PT GBP, dan juga ada pedagang dengan PT GBP sendiri.

“Pembatalan kontrak dengan Pasar Turi harus melalui jalur pengadilan. Saat ini kita sedang mempelajari, dan sudah ada langkah yang akan kita jalankan. Kami tidak boleh sembrono,” papar dia. (wh)

Marketing Analysis 2018