Pelopori e-Government, Pemkot Surabaya Bikin Ratusan Aplikasi

Pelopori e-Government, Pemkot Surabaya Bikin Ratusan Aplikasi

Pelayanan birokrasi di Surabaya yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi memberikan keyamanan bagi warga. foto:humas pemkot surabaya

Pemerintah Kota Surabaya diakui secara nasional menjadi pelopor e-Government di Indonesia. Bahkan, sistem e-Government di Pemkot Surabaya sudah dibangun sejak tahun 2002 silam, tepatnya ketika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan, sistem atau aplikasi yang lahir pertama kali pada tahun 2002 itu adalah e-procurement. Sistem yang diciptakan Wali Kota Risma ini untuk memudahkan kinerja monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui proyek-proyek yang ada.

“Itu pertama kali di Indonesia. Pada tahun 2003-2004, sistem itu diserahkan kepada pejabat Bappenas Bapak Agus Raharjo, dan ternyata pada tahun 2009-2010 ada kepres tentang pengadaan barang dan jasa yang dikenal di tingkat nasional dengan nama LPSE,” kata Antiek di ruang kerjanya, Senin (2/4/2018).

Setelah e-procurement, Wali Kota Risma lalu membuat aplikasi e-Budgeting pada tahun 2003. Aplikasi yang juga pertama kalinya di Indonesia ini untuk penyusunan anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya. Aplikasi ini melalui konsep GRMS (Government Resource Management System). “Bu Wali terus mengembangkan berbagai aplikasi ini, sehingga di tahun 2009 lahirlah e-Musrembang dan di tahun 2010 lahir e-performance,” kata dia.

Dengan berjalannya waktu, kata Antiek, berbagai aplikasi itu lahir di lingkungan Pemkot Surabaya, hingga saat ini sudah mencapai ratusan aplikasi atau sistem. Secara garis besar, sistem e-Government di Pemkot Surabaya dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Office, Sistem Siaga Bencana 112, Pajak Online, e-Permit, e-Health, Simprolamas (sistem informasi program layanan masyarakat), e-Dishub dan Media Center.

Secara lebih rinci, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari e-Planning yang dibagi lagi dengan sistem e-Musrembang, e-DevPlan, dan e-Deployment. Selain e-Planning, ada pula e-Budgeting, e-DPA, e-Project, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Accounting, e-inventory, e-SIMBADA, e-Controlling, e-Peformance, e-Tax, e-Audit, dan Fasum-fasos.

Sedangkan e-SDM di dalamnya ada tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiunan. Sementara e-Monitoring di dalamnya ada CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi, operasi yustisi, monitoring sampah, monitoring permakanan, monitoring ketinggian air.

Marketing Analysis 2018