OJK : Waspadai Investasi Bodong

OJK : Waspada Investasi

 

Kian banyaknya masyarakat tertipu oleh investasi bodong mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perlu diketahui bahwa pengawasan bank oleh Bank Indonesia beralih kepada OJK sejak 1 Januari 2014. Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara berada di bawah wilayah pengawasan Kantor Regional 3 (KR 3), yang berkantor di lantai 4 gedung Bank Indonesia, Jalan Pahlawan 105, Surabaya.

Salah satu tujuan dari berdirinya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Masyarakat harus berhati -hati sebelum berinvestasi.

“Yang paling penting sebelum berinvestasi bagi masyarakat adalah pengetahuan,” cetus Deputi Direktur Perizinan dan Informasi dan Administrasi Bank OJK Kantor Surabaya, Titien Sumartini.

 

Titien menyebutkan, sekurang-kurangnya terdapat 4 pengetahuan dasar yang bisa dijadikan panduan sebelum berhubungan dengan lembaga jasa  keuangan.

 

Pertama, pengetahuan mengenai lembaga. Masyarakat harus paham betul, apakah lembaga jasa keuangan  tersebut memiliki legalitas usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pihak yang berwenang tersebut maksudnya antara lain Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Bapepam Lembaga Keuangan, dan Pasar Modal.

 

“Masyarakat perlu tahu, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan, Red) bukan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ini sesuai dengan peraturan menteri No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang penerbitan SIUP,” ungkap Titien tegas.

 

Kedua, masyrakat harus mengetahui dan mampu memilih apakah suatu produk lembaga keuangan itu sesuai dengan kebutuhannya. “Ketiga, kenali betul manfaat dan risiko produk. Dan yang keempat ialah pahami hak dan kewajibannya terkait produk lembaga jasa keuangan tersebut,” paparnya.

 

Titien mengungkapkan, masyarakat harus terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan sederhana. Dengan begitu, ia tidak mudah tertipu. “Jadi harus tahu bagaimana menghitung bunga, tahu soal denda, juga mengelola keuangan secara bijak,” tuturnya.

 

Titien mencontohkan, misalnya masyarakat ingin mengambil kredit. Dia harus tahu berapa maksimal yang dia mampu untuk memenuhi kewajibannya itu. Sehingga masyarakat memiliki keyakinan dalam mengakses lembaga jasa keuangan dengan baik.

 

OJK berharap agar masyarakat waspada terhadap berbagai  tawaran investasi yang ilegal. “Bisa diteliti dari ciri produk, identitas lembaga, metode penghimpunannya, maupun dari janji-janjinya. Masyarakat yang butuh penjelasan pengaduan atau pelaporan bisa menghubungi kami di www.konsumen.ojk.go.id atau hotline 500 655 (500 OJK) dan mengenai pengelolaan keuangan di www.ojk.go.id dan  www.sikapiuangmu.ojk.go.id” pungkasnya. (wh)