OJK : Sektor Keuangan Jatim Tumbuh Positif

OJK : Sektor Keuangan Jatim Tumbuh Positif

Direksi dan Komisaris dari 116 BPR dan 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur menghadiri pertemuan di Convention Hall Hotel Senyiur, Prigen, Kamis (3/5/2018).foto:arya wiraraja/enciety.co

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan I tahun, 2018 di Convention Hall Hotel Senyiur, Prigen, Kamis (3/5/2018).  Pertemuan tersebut dihadiri Direksi dan Komisaris dari 116 BPR dan 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur.

Evaluasi kinerja ini merupakan salah satu wujud konkret concern OJK terhadap perkembangan industri BPR dan BPR Syariah di Jawa Timur dan di wilayah kerja Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur.

Pertemuan tahunan kali ini mengangkat tema “Penguatan Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mewujudkan Industri BPR/S Yang Sehat dan Berdaya Saing”.

Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR dan BPR Syariah sampai dengan triwulan I-2018 serta melakukan capacity building mengenai peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal BPR/S dalam rangka penguatan GCG.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Heru Cahyono menyampaikan, pada triwulan I tahun 2018, sektor keuangan di Jawa Timur mencatatkan kinerja positif. Hal itu tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 9 persen (yoy).

“Kinerja positif perbankan di Jawa Timur tersebut tidak terlepas dari peran serta industri BPR/S yang pertumbuhan aset, DPK dan kreditnya masing-masing mencapai  8,59 persen, 11,37 persen dan 4,96 persen (yoy),” katanya.

Dia lalu menjelaskan, fungsi intermediasi BPR dan BPRS di Jawa Timur cukup baik dengan rasio L/FDR masing-masing 75,13 persen dan 114,2 persen. Risiko kredit BPR dan BPRS tergolong cukup tinggi, tercermin pada rasio NPL/F masing-masing 7,58 persen dan 9,24 persen. Namun, rasio kecukupan modal BPR dan BPRS masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR masing-masing sebesar 33,86 persen dan 31,61 persen.

“OJK berharap kepada Pengurus BPR/S di Jawa Timur untuk memperhatikan potensi peningkatan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah dengan senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan,” tutur.

Khusus untuk BPR/S yang rasio NPL/F nya telah mencapai lebih dari 5 persen, imbuh dia, OJK mewajibkan BPR/S untuk menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang komprehensif dan realistis dalam sebuah rencana tindak (action plan). Hal tersebut sangat penting karena peningkatan jumlah kredit bermasalah dapat secara langsung berdampak pada rentabilitas BPR/S yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan aspek permodalan apabila tidak diikuti dengan peningkatan modal disetor oleh pemegang saham.

Karena itu, kata Heru, komitmen pemegang saham untuk mendukung kecukupan modal dan pengembangan bisnis BPR/S sangat penting bagi keberlangsungan usaha BPR/S, terutama dalam memenuhi ketentuan rasio CAR lebih dari 12 persen serta pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar maupun Rp 6 miliar paling lambat pada 31 Desember 2019 untuk BPR dan 31 Desember 2020 untuk BPRS.

Heru juga menjelaskan bahwa faktor integritas dan kompetensi pengurus yang tecermin dalam pelaksanaan GCG sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan manajemen BPR/S. Kegagalan manajemen tersebut dapat menyebabkan BPR/S berada dalam status Pengawasan Intensif (BDPI), meningkat menjadi dalam Pengawasan Khusus (BDPK), sampai akhirnya dilakukan pencabutan izin usaha (CIU).

Merespons hal tersebut, terang Heru, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.

Dengan adanya POJK dan SEOJK tersebut BPR wajib menerapkan GCG secara efektif serta meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fugsi manajemen risiko yang merupakan tiga lini pertahanan (three line of defense) dalam proses pengendalian internal bank.

Heru mengimbau kepada industri BPR/S agar melakukan akselerasi penguatan GCG untuk memitigasi potensi peningkatan risiko ke depan. Untuk membantu proses akselerasi tersebut, perlu adanya komunikasi serta koordinasi yang efektif dan intensif antar BPR/S dengan asosiasi industri serta pihak otoritas. (wh)