Kanwil DJP Jatim I Optimistis Peringkat Teratas Pencapaian Target

Kanwil DJP Jatim I Optimistis Peringkat Teratas Pencapaian Target Dari kiri Heri Yudianto (Kepala Bagian Umum), Estu Budiarto (Kepala Kanwil) dan Ardhie Permadi (Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan) ketika membuka acara

Dalam upaya mencapai target penerimaan tahun pajak 2017, kata dia, berikut hal-hal yang menjadi perhatian Kanwil DJP Jatim I. Pertama, wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak berdasarkan data harta akan dilakukan penelitian SPT Tahunan untuk tahun 2016 kebelakang serta dilakukan himbauan untuk melakukan klarifikasi atau pembetulan apabila isian dalam SPT belum benar, lengkap dan jelas.

“Kedua, berdasarkan data lain, kami akan dilakukan pengawasan secara rutin. Bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak, penelitian SPT Tahunan 2016 untuk memastikan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak telah benar, lengkap dan jelas,” paparnya.

Ardhie Permadi Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I, menjelaskan jika pihaknya mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahun Pajak 2016 untuk segera melaporkan SPT. Lebih lanjut, menurut dia, pihaknya bakal melakukan klarifikasi kepada wajib pajak yang pada tahun 2016 memiliki harta yang lebih kecil daripada tahun 2015.

Selain itu, kami juga melakukan pengawasan atas ketidaksesuaian data. Gagal repatriasi atau memindahkan harta dari luar ke dalam negeri. Lalu, jika ditemukan penggelembungan harta dalam SPT Tahun 2015, salah hitung/tarif, harta yang belum diungkap dalam SPH, akan dimasukkan dalan laporan berkala (selama tiga tahun berturut-turut).

Lalu, elaksanakan penagihan aktif serentak untuk semester dua 2017 bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, melaksanakan pemeriksaan serentak di Kotamadya Surabaya.

Pada kesempatan itu, Kanwil DJP Jatim I mengingatkan agar masyarakat yang telah memanfaatkan Amnesti Pajak untuk segera melaksanakan pelaporan penempatan harta tambahan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan – 141/PMK.03/2016 yaitu untuk pelaporan pertama paling lambat tanggal 31 Maret 2018 melalui Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.

”Jangan sampai sudah ikut Amnesti Pajak tetapi gugur fasilitasnya karena tidak melaksanakan pelaporan selama tiga-tahun berturut-turut” ungkap Ardhie Permadi.

Apabila masyarakat telah memanfaatkan Amnesti Pajak tetapi tidak melakukan pelaporan, sambung dia, maka, terhadap Harta bersih tambahan yang telah mendapat fasilitas amnesti pajak diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016.

“Lalu, hal tersebut akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pajak penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,” tutur dia. (wh)

Finance  , ,