ISEF 2018 Lahirkan Kesepakatan Kerjasama Rp 3 Triliun

ISEF Lahirkan Kesepakatan Kerjasama Rp 3 Triliun

foto:arya wiraraja/enciety.co

Bank Indonesia terus menjaga komitmen mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya mendorong industri halal di Tanah Air.Pasalnya, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, hinggakini masih menjadi pasar bagi produk halal dari negara lain.

Memperhatikan fenomena tersebut, pada Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018 pada hari kedua, Kamis (12/12/2018), di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, diselenggarakan business matching. Acara ini mempertemukan UMKM Jawa Timur dengan buyer dari Malaysia, Turkmenistan, dan Kadin Sumatra Utara.

“Total terdapat lebih dari dari 250 produk yang mengikuti business matching kali ini. Produknya telah kami pastikan siap ekspor. Baik secara kualitas maupun kuantitas,” tutur Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Difi A Johansyah, Kamis (13/12/2018).

Business matching yang berlangsung selama satu jam tersebut, berhasil melahirkan kesepakatan kerjasama senilai Rp 3 miliar antara IKM Jawa Timur dengan Yusma Family Trading Malaysia.

“Ini menjadi bukti bahwa barang UMKM Jawa Timur tidak kalah dengan daerah lain. Permasalahannya, hanya bagaimana mencari pasar yang sesuai,” tandas Difi.

Dari sisi kualitas, terang dia, jaminan terhadap produk halal untuk pasar ekspor mutlak diperlukan, Sebagai bentuk dukungan, Bank Indonesia bekerjasama dengan LPPOM MUI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menginisiasi program sertifikasi halal yang diberikan pada 100 UMKM yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

“Saat ini, masyarakat mulai makin memiliki kesadaran terhadap aspek halal suatu produk. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Oleh karena itu, halal value chain menjadi aspek yang penting dalam peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia,” tutur Difi. 

Pada kegiatan Waqf Caring Day dilakukan penandatanganan MoU Dompet Dhuafa dengan IPHI Pasuruan untuk kerjasama pembangunan rumah sakit. Beberapa lembaga dan perbankan syariah juga melakukan komitmen terhadap cash waqf linked sukuk sebesar Rp 1,2 triliun. Selain itu, dilakukan juga MoU Forum Wakaf Produktif dengan Koperasi Pesantren Al-Ihya Pandeglang, Banten untuk kerjasama pengembangan produksi pengolahan kelapa.

Pengembangan wakaf produktif dibutuhkan untuk mendorong perekonomian nasional, khususnya di tengah masih terbatasnya pembiayaan sosial atau Islamic Social Finance. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi realisasi wakaf yang besar. Untuk itu, sejalan dengan inovasi yang terus berkembang, instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf dapat lebih diperkuat sehingga semakin berperan  untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu. 

“Dalam jangka panjang, instrumen ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan Sustainable Development Goals (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, mengatasi kelaparan, dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkecil kesenjangan sosial,” tutur Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto.

Berbagai langkah untuk mengembangkan wakaf telah dilakukan Bank Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain penyusunan dan penerbitan Waqf Core Principles (WCP) dan penerbitan Waqf- Linked Sukuk (WLS). Selain itu, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Universitas Darussalam Gontor mendirikan pusat pendidikan bidang wakaf Internasional Center of Awqaf Studies (ICAST).

ICAST ini merupakan suatu wadah pengembangan keilmuan yang mencakup pengembangan kurikulum dan edukasi melalui program studi pascasarjana Magister Wakaf, program sertifikasi nadzir wakaf, research and development, seminar dan pelatihan, serta publikasi terkait wakaf.

Kesepakatan lain juga tercipta pada momen Sharia Fair. Diantaranya, kesepakatan kerjasama dengan total nilai Rp 3,623 trilyun antara BJB Syariah dengan 15 debitur, pisma group dengan Pondok Pesantren Al Anwar 2 Rembang, Bank Muamalat Indonesia dengan Lembaga Wakaf MUI, sindikasi perbankan syariah dengan PT Jakarta Toll Road Development, serta kesepakatan lainnya.

Hendra Utama, Staf Khusus Direksi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika LPPOM-MUI, mengungkapkan produk yang telah memiliki sertifikasi halal di Indonesia didominasi makanan dan minuman (61%), farmasi (26%), dan kosmetik (11%).

“Salah satu permasalahan dalam ekspor produk halal adalah adanya standardisasi halal yang berbeda-beda di masing-masing negara,” katanya.

Irwan Santo Widjaja, Ketua Komite Pembinaan dan Pengembangan UMKM Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, menyoroti sejumlah pengusaha merasa kesulitan ketika terdapat persyaratan yang berbeda-beda untuk melakukan ekspor ke suatu negara. “Solusinya seharusnya disediakan information center di dinas terkait supaya para pengusaha memperoleh informasi yang lengkap terkait ekspor produk halal ke suatu negara tertentu,” tutur dia. (wh)

Marketing Analysis 2018