Investasi untuk Energi Berkeadilan

Investasi untuk Energi Berkeadilan

*) Oleh: Thonthowi Dj

Hingga Desember 2016, warga Desa Pulau Sumedang di Kecamatan Membalong, Belitung, Provinsi Bangka Belitung, belum bisa merasakan aliran listrik sepanjang malam, sejak desa ini berdiri pada 1980-an. Warga desa kecil di tengah lautan ini hanya hanya mengandalkan generator set (genset).

Bagi yang tak mampu membeli genset, mereka menyambung kabel ke tetangganya. Walhasil, rata-rata warga di desa ini hanya menikmati listrik selama tiga jam saja, dan dengan biaya yang tergolong mahal. Warga rata-rata perlu merogoh koceknya hingga Rp100 ribu untuk mendapat penerangan satu bohlam.

PT PLN (Persero) kemudian hadir di desa ini sejak Desember 2016. Warga pun bisa menikmati listrik selama 12 jam.  Sebanyak 10 bohlam lampu, lalu televisi, mesin cuci dan lain-lain bisa dinikmati dengan biaya hanya sekitar Rp 5 ribu setiap malam.

Hanya saja tidak semua desa terluar, terpencil, dan terdepan seperti Desa Pulau Sumedang, secara geografis mampu dijangkau PLN.  Ada banyak wilayah yang sangat sulit bagi PLN untuk mengalirkan listrik, misalnya di pedalaman Papua.  Wilayah ini, untuk menjangkaunya saja sangat susah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, saat ini masih ada 2.519 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati listrik. Ada hampir 400 ribu jiwa yang masih hidup dalam gulita. Mereka ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kawasan terdepan, terpencil, dan terluar lainnya.

Bagi daerah-daerah yang susah dijangkau tersebut, Kementerian ESDM menjalankan program pra elektrifikasi, yaitu membagikan gratis paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Komponen utama LTSHE adalah satu panel surya, baterai litium, dan empat lampu LED. Empat lampu LED itu masing-masing tiga watt, setara 25 watt lampu pijar, atau total setara 100 watt lampu pijar.

Nyala lampu bisa diatur redup, sedang, dan terang. LED ini bisa bertahan antara enam jam (terang) sampai 60 jam (redup). Lampu bisa dilepas untuk aktivitas malam hari di luar rumah, dan pemeliharaannya sangat mudah.

Pada tahun anggaran 2017 telah dibagikan paket LTSHE untuk 79.564 rumah di 1.027 desa di lima provinsi. Tahun ini akan dibagikan paket LTSHE untuk 167.064 rumah di 1.230 desa, tersebar di 18 provinsi.

Program tersebut adalah bagian dari upaya mendorong kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasioanal. Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 95,3 persen pada 2017. Artinya, sekitar 4 persen rakyat Indonesia atau 10 juta jiwa belum menikmati listrik.

Karena itulah, pemerintah getol menyuarakan program dengan tagline energi berkeadilan. Bukan hanya soal listrik. Dalam berbagai penyedian energi lainnya pun, pemerintah serius dalam upayanya untuk mengedepakan rasa keadilan tersebut.

Upaya itu tecermin dari sejumlah peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Aturan itu antara lain: Peraturan Menteri ESDM Nomor 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; Peraturan Menteri ESDM Nomor 40/2016 tentang Penurunan Harga Gas; Peraturan Menteri EDSM Nomor 37/Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; Peraturan Menteri ESDM Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Semua peraturan tersebut memang cenderung “membela” kepentingan publik. Sedangkan dari sisi investor atau produsen energi, peraturan tersebut terkesan cukup memberatkan.  Dari perspektif produsen, serangkaian kebijakan dan peraturan di atas dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung menekan pengembalian investasi.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, misalnya, ada beberapa hal yang disorot. Sorotan utama adalah tentang formulasi tarif listrik energi baru dan terbarukan, yaitu besaran maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) regional.

Adanya beleid inilah yang diduga membuat PLN kurang berani mengambil keputusan. Pasalnya, tarif listrik energi baru dan terbarukan di setiap daerah bisa berbeda akibat ada ruang negosiasi.

Investor juga mempertanyakan skema penetapan pengembang yang dilakukan dengan pemilihan langsung, bukan penunjukkan langsung dalam pengelolaan potensi mikrohidro. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika pemenang lelang belum mendapatkan izin dari kepala daerah tingkat kabupaten/ kota setempat. Padahal, izin pengelolaan potensi mikrohidro setempat hanya diberikan kepala daerah kepada satu pengembang.

Mekanisme Build-Operating-Transfer (BOT) dalam pengembangan EBT juga lebih cocok, jika proyek dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema  ini kurang cocok untuk swasta.

Belum lagi soal suku bunga bank yang masih belum bersahabat terhadap pembiayaan pembangkit listrik yang menggunakan EBT.  Tingkat bunga yang mencapai 10-11 persen dinilai terlalu tinggi, lantaran dengan rate of returns sekitar 14 persen, kurang menarik minat para pengusaha EBT.

Berbagai hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pun memprediksi realisasi investasi sektor energi baru dan terbarukan tahun ini meleset.  Dari Rp 21,06 triliun menjadi hanya sebesar Rp 17,66 triliun, atau 83,85 persen dari target. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 21,25 triliun, proyeksinya melorot 16,89 persen.

Melesetnya target itu kemungkinan besar juga akan membuat target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 menjadi kian sulit tercapai. Saat ini, jumlah bauran EBT di Indonesia baru mencapai 11,9 persen.

Dengan demikian, sepertinya pemerintah perlu untuk melanjutkan pengaturan kembali, ataupun revisi aturan yang ada. Revisi yang mengedepan energi berkeadilan, sekaligus yang ramah investor perlu dihadirkan. Hadirnya investor akan membantu pencapaian energi berkeadilan lebih cepat. Hadirnya investor, juga dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Hanya saja, sebaik apa pun aturan yang dibikin, komitmen kuat pemerintah dan BUMN yang ditugasi untuk melaksanakan tugas peningkatan elektrifikasi, dalam hal ini PLN,  turut menentukan. Komitmen jajaran direksi PLN rupanya punya andil yang tidak bisa dianggap enteng.

Hal ini bisa dilihat dari kiprah Nicke Widyawati ketika masih menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis I PLN.  Nicke yang kini telah mendapat posisi baru sebagai Direktur Sumberdaya Manusia PT Pertamina (Persero), berperan signifikant dalam mendongkrak penggunaan EBT dalam pengadaan listrik.

Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2017 ada 68 kontrak jual beli listrik dari  EBT yang telah ditandatangani.  Total daya 68 kontrak tersebut mencapai 1.207 MW. Per 10 Januari 2018, delapan kontrak di antaranya sudah mulai konstruksi.

Jumlah kontrak 2017 itu jauh lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya. Selama 2014-2016  pengadaan listrik dari EBT yang berhasil ditandatangani masing-masing hanya 15, 14, dan 23 kontrak. Padahal, dalam tiga tahun tersebut,  masih menggunakan aturan lama, yang dipandang “lebih nyaman” bagi investor ketimbang aturan baru yang berlaku pada 2017.

Masih kosongnya posisi Direktur Pengadaan Strategis I PLN, rupanya membuat jalannya kontrak EBT tahun ini tersendat. Semestinya memang, tugas Direktur Pengadaan Strategis I ini bisa diambil alih anggota direksi lainnya. Namun, “lazimnya” di BUMN, hal yang ideal semacam ini sering tidak berjalan dengan baik.

Pengisian direksi PLN menjadi tugas utama Kementerian BUMN.  Tentu saja, koordinasi yang baik dengan Kementerian ESDM, sebagai kementeriaan teknis sangat diperlukan. Koordinasi dua kementerian ini akan sangat membantu pencapaian target elektrifikasi untuk kepentingan publik, maupun bauran energi, yang telah dicanangkan. Koordinasi antarinstansi pemerintahan yang baik ini pun akan membuat investor lebih nyaman. (*)

*) Co-Founder Indonesian Energi and Enviromental Institute (IE2I)

 

1 komentar di “Investasi untuk Energi Berkeadilan

Komentar di tutup.