Ini Langkah Sinergis PTN-BH untuk Pembangunan Nasional

Ini Langkah Sinergis PTN-BH untuk Pembangunan Nasional

Menurut catatan Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia, jumlah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Indonesia baru 0,24 persen dari total jumlah perguruan tinggi yang ada. Sementara implementasi otonomi PTN-BH dinilai masih belum sepenuhnya berjalan.

Tak pelak, hal ini menjadi perhatian khusus yang dibahas dalam Pertemuan PTN-BH 2018, di Gedung Research Center Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (4/4/2018).

Mengusung tema besar Akselerasi Otonomi PTN-BH dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, gelaran ini menghadirkan Menteri Ristekdikti, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Staf Ahli Kemenkeu, serta Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Masing-masing keynote speaker tersebut memaparkan mengenai bagaimana mencapai otonomi PTN-BH guna meningkatkan kualitas sekaligus mengangkat peringkat PTN Indonesia dalam taraf internasional. “Disparitas seharusnya tidak menjadi penghalang untuk duduk bersama dan bersinergi,” ungkap Ketua Majelis Senat Akademik (MSA) PTN-BH, Prof Tridoyo Kusumastanto dalam pemaparannya di hadapan rektor, anggota Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik dari 11 PTN-BH yang hadir.

Kesebelas PTN-BH tersebut antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Hassanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Hal ini diamini pula oleh Prof Dr Pratikno MSocSc, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa kebijakan dan peraturan PTN-BH akan disinkronisasi demi meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dimoderatori oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum, Pratikno mengulas sistem pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem keuangan PTN-BH.

Rencana penyesuaian peraturan kebijakan lintas kementerian terkait PTN-BH pun tak lupa disinggung, khususnya mengenai UU Nomor 12 tahun 2012 Pasal 65, 66, dan 89.  Salah satunya juga tentang pencantuman target pendapatan dan belanja dalam PMK No. 25/PMK.05/2014. “Dalam pasal 2 telah jelas bahwa otonomi PTN-BH dalam keuangan, akuntansi, dan pelaporan dipayungi secara hukum,” ulas pria yang juga mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini.