Ini Keistimewaan Bagi UKM Terkait Pemberlakuan PP 23/2018

Ini Keistimewaan Bagi UKM Terkait Pemberlakuan PP 23/2018

Antoni Eka dan Afid Nurcahya dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (14/9/2018).foto:arya wiraraja/enciety.co

Ada keistimewaan yang disediakan Pemerintah Pusat kepada para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 diberlakukan. Di antaranya Tarif Pajak Penghasilan PPh final yang jumlahnya turun menjadi 0,5 persen.

“Penentuan tarif final PPh ini memiliki batasan waktu atau yang lebih dikenal dengan istilah grace period (masa tenggang), yakni 7 tahun bagi wajib pajak perorangan dan 4 tahun bagi badan usaha berupa CV,” kata Afid Nurcahya, Penelaah Keberatan Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Jatim I, dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (14/9/2018).

Tidak hanya itu saja, imbuh dia, dalam PP tersebut juga diatur batas penghasilan yang didapat para wajib pajak yang memperoleh keistimewaan. Salah satunya pelaku usaha yang memiliki penghasilan Rp 4,8 miliar ke bawah.

“Poin penting yang wajib kita ingat ketika kita bayar pajak ini, yaitu segala fasilitas yang diselenggaran negara ini berasal dari pajak yang kita keluarkan. Jadi, jangan sampai kita tidak bayar pajak karena efek positifnya bakal kembali ke diri kita,” tegas Afid.

Dalam PP Nomor 23 tahun 2018 yang baru diberlakukan pemerintah, ada beberapa poin penting yang wajib diketahui pelaku UKM. Di antaranya peraturan tersebut berlaku bagi para pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa, via online, dan via offline.

Namun, ada batasan bagi para penyedia barang dan jasa untuk dapat menggunakan tarif pajak yang berlaku di dalam PP tersebut. Batasan tersebut antara lain tipe profesi pekerjaan atau penyedia jasa layanan yang ditawarkan.

“Contohnya, untuk profesi jasa konsultan hukum, bisnis, dokter dan lain sebagainya tidak diperkenankan menggunakan tarif pajak yang berlaku dalam PP Nomor 23 tahun 2018 atau wajib dikenakan tarif normal pajak perolehan,” tandas Afid.

Antoni Eka, Pelaksana Kantor Wilayah Direktoral Jendral Pajak Jatim I, menambahkan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mendapatkan bonus demografi. Di mana Indonesia memiliki banyak sekali individu produktif.

” Untuk menghadapinya, mulai sekarang kami memasukkan kesadaran pajak melalui hidden curriculum. Lewat kerjasama yang kami lakukan dengan beberapa perguruan tinggi itu, kami mencoba mengajak generasi muda dengan cara yang lebih halus memahami pentingnya bayar pajak,” cetus dia.

Menurut Antoni, hidden curriculum adalah keasadaran wajib pajak yang dilakukan diselipkan ke beberapa mata kuliah ajar wajib umum. Di antaranya pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

“Memang dengan cara ini, kesadaran bayar pajak disinggung sedikit, tapi rutin dibahas. Hal ini kami lakukan karena yang kami bangun adalah awareness membayar pajak dengan cara yang lebih halus,” terangnya. (wh)

Berikan komentar disini