Industri Tekstil Terkendala Masalah Upah Minimum

Industri Tekstil Terkendala Masalah Upah Minimum

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jatim Sherlyna Kawilarang. foto:maman/ebc

Mulai tahun 2013 lalu, industri tekstil Indonesia mengalami masa sulit. Pasalnya, perusahaan tekstil dihadapkan pada masalah tingginya angka upah minimum.

“Terakhir pada tahun 2018 ini, wilayah yang ada di sentra ring 1 Jawa Timur telah mencatat kenaikan upah minimum sebesar Rp 3,6 juta. Hal itu sangat berdampak pada perusahaan tekstil,” tutur Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jatim Sherlyna Kawilarang, dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (13/4/2018).

Sherly, begitu ia karib disapa, lalu mengatakan, di daerah ring 1 sentra industri yang dimaksud di antaranya adalah Sidoarjo dan Pasuruan, keberadaan industri tekstil di sana sangat menyerap tenaga kerja.

Kata dia, industri tekstil termasuk padat karya. “Secara otomatis, keadaan ini menyebabkan kita kalah bersaing dengan provinsi lain. Contohnya, jika kita menawarkan produk kita dalam persaingan pasar dalam negeri saja, kita pasti akan dibandingkan dengan produk dari Jawa Tengah yang pastinya lebih murah,” tegas Sherly yang juga anggota Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas).

Sebagai perbandingan, sebut dia, saat ini sentra industri  di Jawa Tengah angka upah minimum regional hanya mencapai Rp 1,5 juta. Jika dibandingkan dengan upah minimum sentra industri di Jawa Timur, jelas angka tersebut sangat tidak berimbang.

“Untuk mengatasi hal ini, saya berpikir untuk mengusulkan kepada pemerintah, mestinya membuat kebijakan terkait hal tersebut. Contohnya, jika upah minimumnya Rp 3,6 juta, pemerintah dapat membuat sebuah diskresi yang mengatur terkait upah minimum bagi industri padat karya,” tegas Sherly.

Perlu diingat, ucap dia, industri tekstil merupakan salah satu bidang industri yang masuk program pemerintah, yaitu program Industri 4.0 yang wajib diperhatikan dan dilindungi.

“Proteksi atau perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah perlindungan peraturan provinsi. Hingga saat ini, proteksi ini masih belum dilakukan pemerintah. Harapan saya, pemerintah membuat diskresi dan dapat segera dilaksanakan,” tutupnya. (wh)

Berikan komentar disini