Gubernur : Pengelolaan KBS Jangan Dobel Manajemen

Gubernur : Pengelolaan KBS Jangan Dobel ManajemenPengelolaan KBS harus satu manajemen. Adanya dualisme manajemen akan menghambat dan mengganggu proses pengelolaan.

“Sesuai hasil pertemuan dengan Presiden SBY dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, bahwa pengelolaan KBS ditangan Pemkot Surabaya. Jadi jangan ada dobel manajemen,” tegas Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/1/2014).

Pemprov Jatim akan memberi dukungan penuh kepada pengelola dari segala hal dan akan diberikan maksimal. Dia siap mendukung Wali Kota Surabaya.

“Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak. Salah satunya melalui konsolidasi dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya,” imbuhnya.

Mantan Sekdaprov Jatim itu akan akan meminta FKH Unair ikut dalam penanganan KBS, khusuanya dalam hal observasi. Termasuk dalam hal penanganan binatang dan kandangnya.

“Fakultas Kedokteran Hewan Unair akan mengidentifikasi, mana sebenarnya yang sudah tua, sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, serta mana yang over populasi akan ditata,” papar Karwo.

Tentang persoalan transfer satwa, menurut Karwo, hal itu diperbolehkan karena tercantum dalam undang-undang. Namun dengan catatan sesuai aturan, khususnya pertukaran hewan yang harus mendapat izin dari negara.

Dia juga menyatakan, laporan wali kota Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan urusan penegak hukum. Sementara itu, agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari, Karwo bersama menteri kehutanan akan merancang satu bahasa dalam penegasan pengelolaan KBS.

“Namun sekali lagi, penanganan KBS butuh waktu. Kami harap semua pihak dapat memberikan keleluasaan kewenangan dalam pengelolaan KBS kepada Tri Rismaharini,” ujar Karwo. (wh)

Marketing Analysis 2018