Gagas Public Private Partnership, Solusi Hunian di Perkotaan

Gagas Public Private Partnership, Solusi Hunian di Perkotaan

Farida Rachmawati.foto:ist

Mencari tempat tinggal di daerah perkotaan memang dirasa masih sangat sulit. Terlebih bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Melihat permasalahan tersebut, Farida Rachmawati ST MT mencoba menghadirkan solusi yang telah disusunnya dalam disertasi yang dipresentasikan di Sidang Terbuka Promosi Doktor Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kamis (28/2/2019).

Bagi masyarakat perkotaan, pilihan tempat tingal sebenarnya sudah tersedia cukup banyak. Mulai dari rumah, rumah susun (rusun) hingga apartemen. Baik yang kepemilikannya sendiri maupun sewa. Namun pilihan tersebut tetap saja sulit bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kecuali mereka harus beranjak sedikit ke daerah pinggir kota. Alhasil, banyak permukiman liar yang tumbuh di pusat kota, sebagai respons untuk menghindari biaya transportasi jika tinggal jauh dari tempat kerjanya yang ada di pusat kota.

Pemerintah pun dinilai masih kurang bisa mengakomodasi hal tersebut, karena pengembangan rumah susun sewa (rusunawa) yang selama ini dilakukan belum mampu memenuhi keinginan penggunanya. Sementara pembangunan seperti apartemen di sekitar pusat kota yang dilakukan pihak swasta harganya tidak menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jika ada hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, maka diharapkan dapat menjawab persoalan hunian yang ada di kota-kota besar.

“Pemerintah yang biasanya menjadi pemilik lahan, pastinya akan terbantu jika pihak swasta berkenan untuk ikut mengembangkannya,” tutur mahasiswa Program Studi Doktor Double Degree Departemen Teknik Sipil ITS dengan Queensland University of Technology Australia tersebut.

Dijelaskan Farida, Public Private Partnership (PPP) merupakan bentuk kerja sama yang sudah sering dilakukan di Indonesia. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik merupakan contohnya. Sehingga tidak ada salahnya jika PPP ini juga diterapkan dalam penyediaan hunian, khususnya rusun, bagi masyarakat kalangan bawah. 

“Hal-hal penting dalam pengadaan infrastruktur publik yang juga ada dalam rusun seperti perencanaan, pengadaan, dan juga pengelolaan bisa menjadi dasar pembentukan model PPP,” jelas perempuan yang juga dosen Teknik Sipil ITS ini terkait disertasinya yang berjudul Public Private Partnership for Industrial Estate Low-Cost Apartment in Indonesia.

Dalam menjawab masalah permukiman ini, menurut Farida, ada dua model utama yang bisa dilakukan dalam bentuk PPP. Yaitu, Government-land Based Model dan Private-land Based Model. Selanjutnya, kedua cara tersebut masih bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa model sesuai dengan kebijakan apa yang hendak dilakukan dalam pengelolaan rusun tersebut, misalnya akan disubsidi atau tidak. 

“Yang terpenting sebenarnya ada pada riset soal rusun ini. Sebab, masih jarang yang melakukannya dengan melibatkan subjeknya. Padahal hal tersebut sangat penting untuk mengetahui bagaimana pengembangan rusun itu akan dibawa,” pungkasnya. (wh)

Marketing Analysis 2018