Empat Kementerian Deklarasi Anti Korupsi

Empat Kementerian Deklarasi Anti KorupsiEmpat Kementerian secara serentak mendeklarasikan kampanye anti korupsi. Aksi tersebut disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyepakati keputusan bersama tentang Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi.

Dalam penandatanganan surat keputusan, hadir pula Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Menteri BUMN diwakili oleh staf ahli menteri BUMN bidang sinergi Herman Hidayat.

Menurut Tifatul Sembiring kerja sama tersebut dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 yang terkait dengan kampanye anti korupsi juga penyebaran sosialisasi budaya anti korupsi ke daerah-daerah.

“Makanya dalam program ini yang dibentuk dan disetujui oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) itu empat kementerian ini.

Keputusan yang disepakati antara lain melaksanakan kampanye anti korupsi sesuai peraturan perundang-undangan dan menetapkan rencana aksi kampanye anti korupsi. Misalnya pada Kementerian Kominfo akan dilakukan aksi sosialisasi pendidikan budaya anti korupsi untuk pemerintah daerah dan pelatihan trainers kampanye anti korupsi.

Sementara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemda Provinsi terpilih melakukan kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh humas pemerintah daerah pilot project. Kemudian Kementerian BUMN dengan Kementerian Kominfo juga menggelar kampanye anti korupsi di sektor pelayanan publik, begitu juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Empat lembaga ini menggandeng KPK, karena pemberantasan korupsi itu harus sampai ke budaya, utamanya pemerintah dan masyarakat,” tambah Tifatul.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK selaku lembaga pemberantasan korupsi akan mengawasi agar semua Kementerian Lembaga bisa memperbaiki sistem.

“Kita ingin memastikan agar semua kementerian lembaga itu bisa memperbaiki sistem karena kita paham betul bahwa sistem demokrasi, sistem manajemen yang sedang berlangsung di republik ini terkadang memproduksi kejahatan korupsi. Lewat penandatanganan ini kita ingin buat sistem yang menciptakan sistem itu tidak lagi menimbulkan korupsi,” jelas Samad.(ant)