E-Government di Pemkot Surabaya jadi Acuan Pemkot Malang

E-Government di Pemkot Surabaya jadi Acuan Pemkot Malang

Wali Kota Malang M Anton bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (5/12/2017). foto:humas pemkot surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang, Selasa (5/12/2017). Rombongan Pemkot Malang yang dipimpin Wali Kota Mochamad Anton diterima oleh Wali Kota Tri Rismaharini di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya. Kedatangannya ke Pemkot Surabaya untuk belajar tentang penerapan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik seperti e-budgeting dan e-planning yang telah diterapkan di Kota Surabaya. Menurutnya, Pemkot Malang selama ini sebenarnya sudah menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, e-government.

“Tapi kami ingin melihat bagaimana Surabaya dalam menjalankan e-government. Mungkin penerapan sistem e-budgeting dan e-planning yang telah diterapkan di Surabaya bisa diaplikasikan di Kota Malang. Tidak hanya untuk pelayanan publik tapi juga sistem pemerintahan bisa berjalan baik dan membuat tenang para birokratnya,” ujar Wali Kota Malang M Anton.

Dikatakan Wali Kota Malang, inovasi itu penting. Karenanya, mau tidak mau, penerapan sistem e-government harus dilakukan. Karenanya, dia mengajak OPD di Pemkot Malang dalam kunjungan tersebut untuk bisa mendengar dan melihat langsung bagaimana penerapan e-government di Surabaya.

“Harapannya, kami bisa mendapatkan pembelajaran dari nasehat-nasehat yang disampaikan Bu Risma agar kami bisa menerapkan sistem ini dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” sambung Anton.

Kepada jajaran OPD Pemkot Malang, selama kurang lebih 1,5 jam, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan tentang berbagai sistem e-government yang telah diterapkan di Kota Surabaya seperti e-budgeting, e-health hingga proses usulan masyarakat melalui e-Musrenbang sampai pelaksanaannya. Termasuk juga membahas sistem perizinan online Surabaya Single Windows (SSW), Command Center dan e-Kios.

Menurut Risma, untuk membuat sistem e-government, harus memperhatikan kecocokan di kota yang bersangkutan. Sehingga tujuan dari program aplikasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

“Kuncinya pertama kita harus jadi lebih mudah bukannya lebih sulit. Kedua harus lebih cepat jangan malah lebih lama,” ujar Risma.

Risma juga menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS). Termasuk tentang pentingnya pegawai ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan latar belakangnya supaya pelayanan berlangsung efektif.

“Dan yang tak kalah penting, kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Sebab, kalau kesejahteraanya bagus, kerjanya juga akan bagus” sambung Wali Kota Risma. (wh)