Amerika Siap Fasilitasi KBS

Amerika Siap Fasilitasi KBS

Selain membicarakan potensi ekonomi dan peluang investasi di Surabaya, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake, juga membahas permasalahan yang menyelimuti Kebun Binatang Surabaya (KBS). KBS kini tak hanya menjadi perbincangan warga kota, tapi telah menjadi isu internasional. Robert menyadari peliknya permasalahan yang menimpa KBS.

Ia lantas mengutarakan kesediaannya membantu Pemkot Surabaya mengelola KBS. Dalam lawatan singkatnya di Balai Kota, Senin (10/2/2014), dubes pengganti Scott Miel tersebut mengisyaratkan kerja sama.

“Kami paham KBS tengah menjadi isu sentral belakangan ini. Kami sudah memahami upaya-upaya yang dilakukan pemkot yang mana itu sangat bagus,” tutur Dubes Amerika itu.

Dubes lulusan Harvard College tahun 1980 dan John Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) tahun 1984 tersebut menyatakan, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama antarkebun binatang Amerika dan KBS akan terjalin.

Robert menyebutkan, San Diego, Washington D.C, dan New York memiliki kebun binatang yang sukses menjadi pusat rekreasi bagi masyarakat. Ia menyatakan siap memfasilitasi koneksi kerjasama antarkebun binatang maupun menghubungkan dengan Lembaga Swadaya Masayrakat (LSM) pecinta satwa di Amerika.

“Kami berharap pengelolaan dan manajemen di KBS kelak lebih baik,” tuturnya.

Pun Robert mengisyaratkan kerjasama tak hanya berkutat antar pemerintah saja. Sejak tahun 1992, Surabaya telah menjalin hubungan sister city dengan Seattle, AS. Namun, pihaknya ingin mendorong perluasan kerjasama hingga mencakup sektor-sektor lainnya pada skala people to people (pribadi antar pribadi).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik inisiatif dubes tersebut. Risma yang mendapat gelar Mayor of the Month edisi Februari 2014 dari Citymayor.com itu mengaku tak sabar menjalin koneksi dengan LSM pecinta satwa AS. Menurutnya, hal itu memang berguna bagi peningkatan kualitas pengelolaan KBS.

Untuk itu, Risma bakal kembali menagih izin konservasi dari Kementerian Kehutanan agar segera turun. Sebab, tanpa izin konservasi, pihaknya tak berani melakukan kerjasama apa pun yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. “Ini makanya saya berencana menemui kembali Presiden terkait hal itu,” tukasnya.(wh)