40 Daerah Adopsi E-Government Pemkot Surabaya

38 Daerah Adopsi E-Government Pemkot Surabaya

Acara Memorandum of Understanding (MoU) penggunaan e-government di Surabaya, Rabu (28/9/2016). foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Sebanyak 40 kabupaten/kota dari berbagai daerah sepakat untuk mengadopsi dan menggunakan e-government yang telah digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU) penggunaan e-government ini digelar di lantai dua Balai Kota, Jalan Walikota Mustajab Surabaya, Rabu (28/9/2016).

Ada 38 bupati/wali kota dari beragam daerah yang hadir, di antaranya Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bengkulu. Turut hadir pula, Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penggunaan e-government oleh Pemkot Surtabaya kini merupakan sebuah kebutuhan.

“Tidak hanya untuk mengurangi potensi korupsi, penggunaan e-government terbukti mampu menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah,” ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Risma lalu mengatakan jika dengan penggunaan e-government, Pemkot Surabaya saat ini mampu menghemat penggunaan kertas hingga Rp 40 miliar per tahun.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan upaya KPK agar seluruh daerah di Indonesia bisa mengadopsi dan mencontoh e-government ala Pemerintah Kota Surabaya.

Penandantanagan nota kesepahaman serupa selanjutnya akan dilaksanakan secara bergantian di seluruh daerah di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan MoU Pemkot Surabaya Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik dengan Pemkab Sidoarjo. (wh)