2017, DPJ Jatim I Kumpulkan SPT sebesar Rp 37 Triliun

2017, DPJ Jatim I Kumpulkan SPT sebesar Rp 37 Triliun

Teks: Erya Tri satmoko (staf bidang P2humas Kanwil DJP Jawa Timur I), Ardhie Permadi (Plh Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jawa Timur I) dan Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya, dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (2/3/2018).

Sepanjang tahun 2017 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mengukir prestasi mengumpulkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan total Rp 37 triliun. Jika dibandingan dengan perolehan tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 33 triliun, angka tersebut jauh meningkat.

Hal itu disampaikan Plh. Bidang P2 humas Kanwil DJP Jawa Timur I Ardhie Permadi dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (2/3/2018).

Kata dia, capaian tersebut bukan merupakan prestasi yang diukir Kanwil DJP Jawa Timur I semata, melainkan juga prestasi dari para wajib pajak yang terdaftar.

“Dalam kesempatan ini, kami benar-benar berterimakasih oleh masyarakat atau wajib pajak terdaftar yang mau taat dan berpartisipasi untuk memenuhi kewajibannya,” cetus dia.

Menurut Ardhie, selain tingginya partisipasi dari para wajib pajak, capaian yang telah diukir juga tidak lepas dari sistem yang telah diberlakukan. “Saat ini, kami memberlakukan sistem self service dan sistem pelaporan via online. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberlakukan tersebut, terbukti dapat meningkatkan pendapatan yang kami kumpulkan,” tegasnya.

Pemasukan dari pajak memang menjadi salah satu senjata yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Kresnayana Yahya, Chairperson Enciety Business Consult, pada tahun 2017, sebanyak 91 persen atau sekitar Rp 1,339 triliun APBNP didapatkan dari penerimaan pajak.

Selain capaian yang diraih DJP Jawa Timur I yang bertanggung jawab untuk wilayah Surabaya tersebut, Kresnayana juga mencontohkan capaian yang diraih DJP Jawa Timur III yang bertanggungjawab untuk wilayah Malang.  Di mana, DJP Jawa Timur III dapat meraih 101 persen dari target yang telah ditentukan sekitar Rp 26 triliun.

“Survei persepsi ketaatan dan kepuasan pajak lebih dari 85 persen. Jika dibandingan dengan nilai rata-rata pada negara-negara berkembang yang hanya mencapai 65 persen, capaian yang diraih Indonesia ini perlu diapresiasi,” tegas pakar Statistika ITS Surabaya itu. (wh)